Sebanyak 657.000 aktivitas serangan siber tercatat dalam pemantauan terhadap Indonesia selama 24 jam. Sebagian besar menyasar sektor perbankan, keuangan, dan asuransi. Namun, angka pada peta ancaman itu tidak berarti seluruh upaya berhasil membobol sistem.
Dashboard FortiGuard Labs mencatat aktivitas tersebut telah diblokir, dengan laju tertinggi mencapai delapan serangan per detik. Data yang dipantau pada pukul 13.37 WIB menunjukkan sektor pemerintahan dan manufaktur juga menghadapi tekanan besar.
Besarnya angka itu menempatkan kesiapan perlindungan digital sebagai perhatian utama, terutama bagi lembaga yang mengelola layanan publik dan data bernilai tinggi. Seperti dilaporkan Kompas, pemantauan tersebut menggambarkan intensitas ancaman, bukan jumlah insiden peretasan yang telah menimbulkan kerugian.
Perbankan dan pemerintah paling banyak disasar
Aktivitas yang terdeteksi pada sektor perbankan, keuangan, dan asuransi mencapai 262.000. Sektor pemerintahan berada di urutan berikutnya dengan 102.000 aktivitas, disusul manufaktur sebanyak 81.000.
Ancaman juga menjangkau berbagai bidang lain. FortiGuard mencatat 47.000 aktivitas pada sektor teknologi dan 23.000 pada pendidikan. Konstruksi serta transportasi dan logistik masing-masing mencatat 12.000 aktivitas, sementara pertanian mencapai 10.000 dan kesehatan 8.500.
Menurut Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber Indonesia (CISSReC) Pratama Persadha, tingginya perhatian terhadap perbankan berkaitan dengan aset yang dikelola sektor tersebut, termasuk dana, identitas, dan informasi keuangan. Lembaga pemerintah pun menarik bagi pelaku karena menyimpan data kependudukan, perpajakan, kesehatan, serta informasi strategis.
Gangguan pada sistem pemerintahan dapat berimbas pada pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat. Pratama menilai kematangan keamanan siber di instansi pemerintah belum merata. Keterbatasan anggaran dan tenaga ahli, sistem lama, pengaturan hak akses yang lemah, serta pengelolaan teknologi informasi yang terpisah-pisah dapat memperbesar risiko.
Angka deteksi bukan ukuran keberhasilan peretasan
Dalam data kerentanan yang dipantau, upaya eksploitasi terkait Apache Log4j Error Log Remote Code Execution tercatat paling banyak, yakni 379.000 kasus. Berikutnya, React Server Components mencapai 110.000 kasus. GeoServer OGC dan SolarWinds SUNBURST Backdoor masing-masing tercatat 26.000 dan 25.000 kasus.
Daftar ancaman itu juga memuat SLP Register Service, produk Hikvision, Apache HTTP Server, dan Atlassian Server. Namun, banyaknya percobaan yang terdeteksi tidak dengan sendirinya membuktikan ada sistem yang berhasil ditembus.
Pratama menjelaskan, kategori aktivitas pada peta ancaman dapat mencakup pemindaian kerentanan, percobaan eksploitasi, serangan brute force, aktivitas botnet, hingga komunikasi dengan infrastruktur berbahaya. Ia tidak memiliki akses ke telemetri internal FortiGuard maupun seluruh sensor nasional untuk memverifikasi angka tersebut secara mandiri.
Ia juga mengingatkan agar publik membedakan jumlah ancaman yang terpantau dengan dampak nyata. Sebagai pembanding, BSSN pernah mencatat sekitar 5,5 miliar anomali trafik internet sepanjang 2025. Angka itu merupakan anomali trafik, bukan hitungan serangan yang dipastikan berhasil.
Peta ancaman Kaspersky menempatkan Indonesia di posisi ke-21 negara yang paling banyak diserang. Pemantauan tersebut meliputi sejumlah kategori, mulai dari pemindaian kerentanan sampai pemblokiran aktivitas berbahaya secara waktu nyata.
BSSN menjadi otoritas penanganan teknis
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyatakan perlu mengecek situasi lebih lanjut. Ia menyebut penanganan teknis operasional serangan siber berada dalam kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Hingga berita Kompas diterbitkan, Abdul Ghofur, Ketua Tim Strategi Komunikasi dan Hubungan Media BSSN, belum menyampaikan jawaban tertulis yang dijanjikan.
Pratama mendorong pemantauan ancaman yang terhubung melalui BSSN, pusat operasi keamanan (SOC), dan tim tanggap insiden keamanan komputer (CSIRT), disertai pertukaran informasi yang cepat. Audit keamanan, pembaruan penanganan kerentanan, autentikasi multifaktor, pemisahan jaringan, serta pencadangan data yang terisolasi juga ia sebut sebagai standar minimum.
Untuk perbankan, pengamanan perlu mencakup layanan mobile banking, API, komputasi awan, dan rantai pasok teknologi. Ukuran yang paling menentukan, menurut Pratama, bukan semata jumlah aktivitas yang muncul pada peta, melainkan seberapa banyak yang berhasil melewati pertahanan dan menimbulkan dampak.
