Akses diagnosis dan pengobatan kanker payudara di Indonesia masih belum merata. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, yang akrab disapa Rerie, menilai persoalan utama saat ini bukan sekadar membangun kesadaran, melainkan memastikan perempuan dapat melewati setiap tahap layanan kesehatan, dari skrining hingga pengobatan.
Dalam sambutan tertulis pada diskusi daring Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (14/10), Rerie menyebut masih banyak pasien yang terputus di tengah alur layanan. Ia mengingatkan, kondisi itu menunjukkan bahwa sistem belum menjangkau semua orang yang membutuhkan.
“Kesadaran sudah ada, tapi sistemnya belum menjemput mereka yang membutuhkan. Ini persoalan keadilan struktural, bukan sekadar edukasi,” kata Rerie.
Rantai layanan kanker payudara masih terputus
Data Kementerian Kesehatan yang disampaikan dalam diskusi itu memperlihatkan besarnya kesenjangan antara sasaran skrining dan pasien yang akhirnya mendapat penanganan. Dari 14 juta perempuan yang menjadi sasaran pemeriksaan, baru 4,1 juta yang menjalani skrining.
Dari mereka yang diperiksa, sekitar 20 ribu orang terdeteksi memiliki kelainan. Namun, hanya sekitar 6.000 yang melanjutkan pengobatan. Dari kelompok tersebut, hanya separuh yang berhasil mencapai rumah sakit.
Angka-angka itu, menurut Rerie, menggambarkan pasien yang “hilang” dalam proses layanan. Hambatannya tidak bisa dibaca semata-mata sebagai keengganan berobat. Sistem kesehatan, kata dia, perlu memastikan pasien dapat bergerak dari satu tahap ke tahap berikutnya dan sampai ke fasilitas yang tepat.
“Ribuan perempuan menghilang di labirin sistem kesehatan. Mereka bukan tidak mau berobat, tapi sistemnya tidak memastikan mereka sampai ke pintu yang tepat,” ujar Rerie.
Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyatakan kanker payudara masih menjadi kasus kanker nomor satu di Indonesia. Berdasarkan data Globocan 2022–2024 yang ia sampaikan, upaya skrining dan deteksi dini menemukan sekitar 63.000 kasus kanker payudara setiap tahun. Risiko kematian masih tinggi, sementara angka kelangsungan hidup pasien di Indonesia dinilai rendah dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya.
RAN kanker payudara perlu dijalankan hingga daerah
Pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Kanker Payudara 2025–2034. Program ini menargetkan penurunan angka kematian sebesar 2,5 persen per tahun, sejalan dengan standar WHO. Lima strategi utamanya mencakup promosi kesehatan, peningkatan deteksi dini, perluasan akses layanan bermutu, penguatan registrasi kanker, serta koordinasi kemitraan multipihak.
Rerie menyambut penyusunan RAN tersebut, tetapi mengingatkan bahwa kebijakan hanya akan berdampak apabila dijalankan sampai ke tingkat daerah. Menurut dia, distribusi dokter subspesialis onkologi yang timpang dan perbedaan mutu fasilitas kesehatan antara kota dan daerah berisiko membuat rencana itu berhenti sebagai dokumen.
Ia meminta pemerintah daerah aktif memetakan beban kanker di wilayah masing-masing dan tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat. Penguatan Puskesmas sebagai garda terdepan penapisan klinis, menurut Rerie, menjadi bagian penting dari upaya mendekatkan layanan onkologi dasar kepada masyarakat.
Siti Nadia menyebut sekitar 4.000 Puskesmas telah dilengkapi layanan skrining dan deteksi dini. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi keterbatasan peralatan di Puskesmas maupun rumah sakit, serta kendala biaya yang dialami pasien.
Deteksi dini harus diikuti dukungan bagi pasien
Koordinator Tim Tata Kelola Pengembangan Pelayanan dan Pengampuan Kanker Terpadu RSCM, Soehartati A. Gondhowiardjo, mengatakan kasus kanker payudara terus meningkat dan keterlambatan diagnosis dapat berakibat fatal. Karena itu, promosi untuk meningkatkan kesadaran tetap diperlukan, tetapi harus dibarengi akses pemeriksaan dan penanganan.
Berdasarkan penelitiannya, sekitar 40 persen penderita kanker payudara di Indonesia berada di Jawa. Soehartati mempertanyakan apakah akses dan kesadaran mengenai kanker payudara telah tersebar merata. Ia juga menyoroti pasien yang putus pengobatan karena biaya dan hambatan lainnya.
Bagi Rerie, kebijakan layanan tidak boleh melupakan pengalaman pasien. Ia mendorong pendekatan yang berpusat pada pasien, dengan empati dan dukungan psikologis sebagai bagian dari perawatan. Perjuangan melawan kanker, menurutnya, bukan hanya urusan medis, tetapi juga menyangkut martabat dan hak warga atas perlindungan.
Pelaksanaan RAN hingga ke daerah akan menjadi ujian penting: apakah sasaran skrining dapat terhubung dengan diagnosis dan pengobatan yang dibutuhkan. Memperkuat layanan awal, mengatasi hambatan biaya dan fasilitas, serta memastikan pasien tidak terputus di tengah proses menjadi pekerjaan yang perlu berjalan beriringan.
