Skip to content

Jokowi Diusulkan Pimpin PSI, Pengamat Soroti Risiko

Usulan agar Joko Widodo menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menuai kritik dari pengamat politik Heru Subagia. Ia menilai rencana yang disuarakan DPD PSI Kabupaten Cirebon itu berisiko membebani partai, mengingat Jokowi, menurutnya, sedang menghadapi tekanan politik dan sentimen publik yang rentan.

Wacana tersebut dikaitkan dengan Ketua DPD PSI Kabupaten Cirebon, Kapten Harianto. Dalam laporan Warta Ekonomi, Heru menyebut rencana mengundang Jokowi ke kegiatan partai sekaligus mendorongnya memimpin PSI bukan langkah realistis dalam situasi politik saat ini.

Penilaian Heru merupakan pandangan seorang pengamat, bukan keputusan resmi PSI mengenai kepemimpinan partai. Bahan yang tersedia menyebut DPD PSI Kabupaten Cirebon mengusulkan Jokowi, tetapi tidak menjelaskan adanya keputusan di tingkat pusat ataupun kepastian bahwa mantan presiden itu menerima tawaran tersebut.

Heru menilai usulan ketum PSI menambah beban Jokowi

Heru mengatakan, kondisi politik nasional sedang mengalami tekanan. Karena itu, menurut dia, upaya untuk menghadirkan Jokowi dalam kegiatan yang disebut sebagai rakorda berpeluang tidak membuahkan hasil. Ia menyampaikan prediksi tersebut dalam pernyataan yang dikutip Warta Ekonomi pada Sabtu (17/10/2026).

Ia juga menolak anggapan bahwa Jokowi dapat menjalani masa setelah kepresidenan dengan tenang. Heru menilai mantan presiden itu masih berada di tengah pusaran politik, termasuk dalam upaya yang ia gambarkan sebagai usaha menyelamatkan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dari risiko pemakzulan politik.

Pernyataan itu menjadi bagian dari alasan Heru mempertanyakan waktu dan manfaat usulan PSI Cirebon. Dalam pandangannya, mengajak Jokowi memimpin partai saat ia masih menghadapi persoalan politik justru berpotensi membuat beban tersebut ikut masuk ke dalam organisasi.

Namun, penilaian mengenai tekanan politik dan risiko terhadap Gibran tersebut disampaikan Heru sebagai analisis. Bahan berita tidak memuat tanggapan Jokowi, Gibran, maupun pengurus PSI pusat atas pernyataan itu. Karena itu, kritik Heru perlu dibaca sebagai pandangan narasumber, bukan keterangan resmi dari pihak-pihak yang disebut.

Sentimen publik jadi perhatian dalam wacana PSI

Heru turut mengingatkan pengurus PSI agar mempertimbangkan peta sentimen masyarakat. Ia berpendapat bahwa sejumlah skandal yang muncul setelah putusan pengadilan telah mengikis simpati publik terhadap Jokowi. Dalam pernyataannya, ia bahkan menyebut mantan presiden itu telah menjadi sasaran kritik dari banyak kelompok.

Istilah dan penilaian tersebut berasal dari Heru. Laporan yang menjadi bahan berita tidak merinci skandal maupun putusan pengadilan yang ia maksud, dan tidak menyajikan data untuk mengukur perubahan dukungan publik. Dengan demikian, klaim mengenai merosotnya simpati merupakan pendapat yang ia gunakan untuk menjelaskan risiko politik usulan tersebut.

Heru menggambarkan rencana membawa Jokowi ke dalam kepemimpinan PSI seperti membuka pintu bagi figur yang sedang dikepung lawan. Analogi itu menegaskan kekhawatirannya: partai bisa ikut menanggung konsekuensi apabila memilih figur yang, menurut analisisnya, sedang menjadi pusat pertentangan politik.

Ia juga menyebut langkah tersebut sebagai kekeliruan politik. Kritiknya diarahkan pada pengurus yang, menurut dia, terlalu mengandalkan sosok Jokowi ketika posisi politik mantan presiden itu dianggap sedang melemah. Pilihan kata Heru cukup keras, tetapi inti keberatannya adalah risiko bagi PSI jika usulan itu dijalankan tanpa memperhitungkan keadaan politik dan persepsi masyarakat.

Belum ada kepastian Jokowi akan memimpin PSI

Sejauh informasi dalam laporan, usulan tersebut masih berasal dari DPD PSI Kabupaten Cirebon. Belum ada keterangan bahwa Jokowi telah menyatakan kesediaan atau bahwa PSI menetapkannya sebagai calon ketua umum. Perbedaan antara usulan daerah dan keputusan partai penting untuk menjaga gambaran persoalan tetap proporsional.

Perdebatan ini memperlihatkan dua hal yang perlu dipertimbangkan partai: daya tarik seorang tokoh dan risiko yang melekat pada sosok tersebut. Bagi Heru, kondisi Jokowi saat ini membuat pengangkatan sebagai ketua umum berpotensi menambah persoalan internal, bukan memperkuat PSI.

Keputusan mengenai arah kepemimpinan PSI pada akhirnya bergantung pada proses dan sikap resmi partai, sementara respons Jokowi terhadap usulan itu belum disampaikan dalam bahan berita. Perkembangan berikutnya akan menentukan apakah wacana dari Cirebon berhenti sebagai dorongan politik daerah atau mendapat tindak lanjut yang lebih luas.

Wartaone