Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan denda total Rp600 miliar kepada pihak-pihak terkait penjatahan saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN). Sanksi yang diumumkan pada Jumat, 16 Oktober 2026, itu menyoroti proses penawaran umum perdana saham atau IPO kedua emiten, sekaligus membawa struktur kepemilikan mereka ke perhatian publik.
Denda tersebut terdiri atas Rp500 miliar untuk pihak-pihak terkait alokasi saham BREN dan Rp100 miliar untuk pihak-pihak terkait penjatahan saham CUAN. OJK menegaskan sanksi tidak dibebankan langsung kepada kedua perusahaan, melainkan kepada pihak yang berkaitan dengan proses pemesanan dan penjatahan saham.
OJK soroti penjatahan saham BREN dan CUAN
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan regulator menemukan pelanggaran dalam proses IPO BREN dan CUAN. Menurut dia, saham yang ditawarkan kepada publik telah direncanakan sejak awal untuk diberikan kepada kelompok pihak tertentu yang memiliki hubungan dengan pemegang saham pengendali.
“OJK menemukan fakta bahwa saham yang ditawarkan dalam IPO BREN dan CUAN telah direncanakan sejak awal dan diperuntukkan untuk sekelompok pihak terkait dengan pemegang saham pengendali,” ujar Hasan.
Temuan itu berkaitan dengan cara pemesanan saham dilakukan. Dalam keterangan yang dikutip Suara.com, Kepala Direktorat Komunikasi Publik OJK Sekar Putih Djarot menyebut identitas pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan pengendali disamarkan dalam pemesanan saham.
OJK menilai pengaburan identitas tersebut membuat kepemilikan saham terkonsentrasi pada kelompok tertentu dan membatasi saham yang beredar di pasar. Dengan demikian, perhatian regulator tidak hanya tertuju pada besaran denda, tetapi juga pada cara saham IPO dialokasikan dan siapa yang berada di balik pemesanan tersebut.
BRPT kuasai BREN, Prajogo Pangestu pemegang saham terbesar CUAN
Berdasarkan laporan bulanan registrasi pemegang efek untuk periode yang berakhir pada Agustus 2026, PT Barito Pacific Tbk (BRPT) menguasai 64,6 persen saham BREN. Pemegang saham lain yang tercatat memiliki porsi besar adalah Green Era Energy Pte. Ltd., dengan kepemilikan 22,6 persen.
Adapun pada CUAN, Prajogo Pangestu tercatat sebagai pemegang saham terbesar dengan porsi 80,42 persen. Data kepemilikan tersebut menunjukkan komposisi saham kedua emiten pada Agustus 2026, sebelum OJK mengumumkan sanksi pada pertengahan Oktober tahun yang sama.
Angka kepemilikan dan temuan regulator itu perlu dibaca sebagai dua informasi yang saling berkaitan, tetapi tidak sama. Persentase saham menggambarkan posisi pemegang saham dalam registrasi efek, sedangkan sanksi OJK menyasar pihak-pihak terkait proses penjatahan saham IPO. OJK, menurut keterangan yang tersedia, tidak menjatuhkan denda Rp600 miliar itu langsung kepada BREN maupun CUAN.
Denda BREN-CUAN bagian dari penindakan lebih luas
Kasus BREN dan CUAN juga muncul dalam rangkaian penindakan OJK terhadap persoalan di pasar modal. Secara keseluruhan, OJK mengumumkan sanksi administratif Rp2,1 triliun terkait temuan pada saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), BREN, dan CUAN. Dari jumlah tersebut, Rp1,5 triliun terkait dugaan rekayasa transaksi saham DSSA, sedangkan Rp600 miliar berkaitan dengan penjatahan saham BREN dan CUAN.
Dalam kasus DSSA, OJK menyatakan pergerakan harga yang meningkat drastis merupakan hasil rekayasa terencana oleh kelompok pemohon individual maupun institusi yang menggunakan jasa sejumlah anggota bursa. Regulator juga menyita keuntungan tidak sah yang diperoleh dari praktik tersebut. Rincian itu berbeda dari temuan BREN dan CUAN, yang berpusat pada penjatahan saham dalam IPO dan pengaburan identitas pemesan.
OJK menyebut penindakan terhadap DSSA, BREN, dan CUAN sebagai bagian dari agenda pengawasan dan penataan integritas pasar modal bersama Self-Regulatory Organization (SRO). Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, regulator mencatat telah menjatuhkan tindakan penegakan hukum dan sanksi administratif kepada 835 pihak.
Besaran sanksi dan komposisi pemegang saham memberi gambaran tentang fokus pengawasan OJK terhadap transparansi transaksi dan distribusi saham. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada proses penegakan yang berjalan serta keterbukaan informasi dari para pihak terkait, sementara investor dapat mencermati pengumuman resmi regulator dan laporan kepemilikan efek sebagai rujukan.
