Skip to content

Ganjil Genap Jakarta Jenuh, Pengendara Cari Celah

Penerapan ganjil genap di Jakarta yang berjalan sekitar satu dekade memunculkan beragam cara untuk menghindari pembatasan kendaraan. Ada pemilik mobil yang membeli kendaraan kedua dengan pelat berbeda, ada pula pengendara yang menggunakan pelat nomor palsu atau menggeser waktu perjalanan. Pengamat transportasi menilai pola tersebut menjadi tanda aturan perlu dievaluasi.

Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, Jakarta kini menghadapi pilihan: mempertahankan skema yang mulai jenuh atau melangkah ke solusi yang lebih mendasar untuk mengatasi kemacetan. Evaluasi ganjil genap turut dibahas oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Dinas Perhubungan DKI.

Ganjil genap dan kejenuhan kebijakan

Ganjil genap diterapkan untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi berdasarkan angka terakhir pelat nomor. Skema ini menggantikan sistem 3-in-1 pada 2016. Setelah berlangsung sekitar sepuluh tahun, menurut Djoko, kebijakan tersebut berada di persimpangan jalan.

Ia menyebut kondisi ini sebagai policy fatigue atau kejenuhan kebijakan. Dalam pandangannya, pembatasan yang diberlakukan lama tanpa disertai disinsentif finansial yang kuat dapat mendorong masyarakat mencari cara agar tetap bisa berkendara.

“Kebijakan Ganjil-Genap (Gage) di Jakarta yang telah berjalan sekitar satu dekade (sejak menggantikan sistem 3-in-1 pada tahun 2016) memang berada di persimpangan jalan,” kata Djoko.

Penilaian itu tidak serta-merta berarti aturan ganjil genap sudah dihentikan. Yang disoroti Djoko adalah perlunya evaluasi atas efektivitas pendekatan yang selama ini digunakan. Pemerintah daerah, kata dia, perlu melihat apakah pembatasan tersebut masih mendorong perubahan perilaku atau justru direspons dengan berbagai siasat.

Mobil kedua hingga pelat nomor palsu

Salah satu cara yang disebut Djoko adalah memiliki lebih dari satu mobil agar tersedia pelat nomor ganjil dan genap. Menurut dia, sebagian masyarakat kelas menengah atas memilih membeli mobil kedua, termasuk mobil bekas berharga murah, alih-alih beralih menggunakan transportasi umum.

Strategi itu dapat membuat pemilik kendaraan lebih leluasa menyesuaikan mobil yang digunakan dengan aturan pada hari tertentu. Namun, Djoko mengingatkan, penambahan kendaraan seperti ini justru berpotensi memperbesar populasi mobil di Jakarta. Dengan demikian, pembatasan yang dimaksudkan untuk mengurangi kendaraan di jalan dapat dihadapi dengan menambah kendaraan milik pribadi.

Di luar kepemilikan mobil tambahan, Djoko juga menyoroti penggunaan pelat nomor palsu atau ganda. Pengendara yang melakukan praktik tersebut berupaya mengelabui petugas maupun kamera tilang elektronik atau ETLE. Ia menyebut tindakan itu sebagai pelanggaran hukum.

Penggunaan pelat palsu berbeda dari upaya menyesuaikan waktu perjalanan karena melibatkan pelanggaran. Meski bentuknya tidak sama, kedua cara itu memperlihatkan tantangan penegakan aturan: pembatasan di jalan dapat memicu respons yang tidak selalu sejalan dengan tujuan kebijakan.

Perjalanan digeser sebelum dan sesudah aturan

Cara lain yang dijelaskan Djoko adalah mengubah jam berangkat atau pulang. Sebagian pengendara berangkat jauh sebelum ganjil genap dimulai, yakni sebelum pukul 06.00 WIB. Ada pula yang menunggu sampai aturan berakhir setelah pukul 21.00 WIB untuk memulai perjalanan pulang.

Pilihan waktu tersebut membuat pengendara dapat menghindari periode pembatasan tanpa mengganti kendaraan atau mengubah pelat nomor. Namun, menurut Djoko, kebiasaan menggeser waktu perjalanan bisa membuat rentang kemacetan di Jakarta semakin panjang. Lalu lintas padat tidak hanya terkonsentrasi pada jam yang dibatasi, melainkan berpotensi meluas ke waktu sebelum atau sesudahnya.

Perubahan jam perjalanan juga menunjukkan bahwa dampak suatu aturan tidak hanya terlihat dari kepatuhan selama masa pembatasan. Perlu dilihat pula bagaimana pola perjalanan masyarakat berubah secara keseluruhan. Dalam konteks ini, evaluasi ganjil genap perlu mempertimbangkan respons pengendara, bukan semata keberadaan aturan dan mekanisme penindakannya.

Evaluasi kebijakan transportasi Jakarta

Djoko menilai ganjil genap tidak bisa terus diandalkan sebagai satu-satunya jawaban ketika masyarakat telah menemukan cara untuk menghindarinya. Ia mendorong Jakarta berani mempertimbangkan solusi yang lebih fundamental, meski bahan pernyataannya tidak merinci bentuk kebijakan pengganti yang dimaksud.

Pembahasan Pramono Anung dan Dishub DKI menjadi bagian dari evaluasi yang sedang berlangsung. Keputusan mengenai arah kebijakan berikutnya akan menentukan apakah ganjil genap dipertahankan, disesuaikan, atau menjadi bagian dari pendekatan yang lebih luas. Untuk saat ini, catatan Djoko menggarisbawahi satu hal: pembatasan kendaraan akan sulit mencapai tujuan jika adaptasi pengendara justru menambah mobil, memicu pelanggaran, atau memperpanjang waktu kemacetan.

Wartaone