Bareskrim Polri menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus blackout listrik yang melanda Batam dan Kepulauan Bintan pada Senin, 12 Oktober 2026. Mereka terdiri atas empat petugas PT PLN Batam dan seorang kontraktor swasta. Penyidik menduga kelalaian dalam menjaga keselamatan instalasi ketenagalistrikan ikut menyebabkan gangguan di Gardu Induk Sei Harapan, Batam.
Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Moh. Irhamni mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa saksi, mengumpulkan barang bukti, dan menggelar perkara. Empat petugas PLN Batam yang ditetapkan tersangka berinisial RB, ZR, DA, dan AWD. Satu tersangka dari pihak kontraktor berinisial AEP.
Irhamni menegaskan, penetapan tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan dan kecukupan alat bukti, bukan semata-mata jabatan atau kedudukan para tersangka. Penyidikan perkara ini ditingkatkan melalui laporan polisi tertanggal 16 Oktober 2026.
Penyidik dalami dugaan kelalaian di Gardu Induk Sei Harapan
Gangguan bermula di Gardu Induk Sei Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Menurut keterangan yang dihimpun penyidik, suara ledakan terdengar di sekitar Transformator 1 pada pagi hari. Gangguan kemudian meluas dan memutus pasokan listrik di Batam serta Bintan.
Penyidikan menyoroti dugaan kegagalan sistem proteksi transformator. Perangkat tersebut semestinya mendeteksi gangguan dan mengisolasinya agar dampaknya tidak menjalar ke bagian lain dari jaringan listrik. Bareskrim juga mendalami dugaan tidak dipenuhinya prosedur keselamatan, termasuk penonaktifan fasilitas pengamanan satwa liar yang tidak dipulihkan kembali.
Dalam olah tempat kejadian perkara pada 14 Oktober, penyidik menemukan indikasi titik leleh pada bagian bushing 150 kilovolt (kV) Transformator 1. Di dekat instalasi itu, ditemukan seekor kera dalam kondisi hidup tetapi mengalami luka bakar. Temuan tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan, sementara penyidik juga menelusuri kondisi dan fungsi rangkaian proteksi.
Direktur Utama PLN Batam Kwin Fo sebelumnya menjelaskan, gangguan berawal dari flashover atau loncatan listrik pada transformator. Circuit breaker yang seharusnya memisahkan gangguan diduga tidak membuka sebagaimana mestinya, sehingga masalah merambat ke sistem transmisi utama 150 kV.
Gangguan menjalar hingga pembangkit terlepas
Menurut penjelasan PLN Batam, gangguan tersebut menyebabkan pembangkit di Tanjung Uncang dengan daya sekitar 220 megawatt terlepas dari sistem. Hilangnya pasokan dalam jumlah besar membuat pembangkit lain mengalami ketidakseimbangan beban dan ikut terlepas. Pemadaman meluas kemudian terjadi pada pagi hari.
PLN Batam melakukan pemeriksaan dan mengisolasi gangguan sebelum membangun kembali sistem secara bertahap. Pada 12 Oktober pukul 22.00 WIB, sekitar 60 persen pelanggan di Batam telah kembali mendapatkan listrik. Hampir seluruh pelanggan Batam kembali teraliri listrik pada 13 Oktober pukul 01.00 WIB, meski pemulihan sejumlah unit pembangkit masih berlangsung.
Pasokan listrik ke Bintan pulih sepenuhnya pada 14 Oktober pukul 18.30 WIB. Transfer daya melalui kabel laut dilakukan setelah sistem Batam dinilai memiliki kestabilan dan cadangan daya yang memadai. Kwin menyebut langkah tersebut didasarkan pada pertimbangan teknis untuk mencegah gangguan kembali meluas.
Barang bukti teknis dan ancaman pidana
Selama penyidikan, Bareskrim telah memeriksa 25 orang saksi serta melibatkan ahli pidana dan laboratorium forensik. Sejumlah barang bukti teknis turut disita, antara lain DVR CCTV Gardu Induk Sei Harapan, tiga potongan konduktor fasa R, S, dan T masing-masing sepanjang 50 sentimeter, serta tiga pasang lempengan busbar 20 kVA.
Penyidik juga mengamankan tiga potongan pipa Buchholz dan satu set tripping lockout relay. Bukti-bukti tersebut digunakan untuk menelusuri kondisi instalasi dan rangkaian proteksi saat gangguan terjadi. Pemeriksaan turut berfokus pada kerusakan fisik Transformator 1 dan dampak terputusnya pasokan listrik bagi masyarakat.
Kelima tersangka dijerat Pasal 319 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan. Ancaman pidana yang disebutkan dalam perkara ini mencapai 12 tahun penjara. Bareskrim memperkirakan kompensasi pelanggan akibat pemadaman meluas tersebut mencapai Rp57.315.057.160.
Perkara ini masih bergulir dan penyidik akan melanjutkan pemeriksaan atas dugaan kelalaian maupun pengamanan instalasi. Hasil penyidikan diharapkan memberi kejelasan mengenai penyebab gangguan sekaligus mendorong evaluasi keselamatan pada infrastruktur ketenagalistrikan yang melayani masyarakat.
