Skip to content

Digitalisasi Perlinsos Diluncurkan 10 November 2026

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan portal digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) pada 10 November 2026. Sistem terpadu itu disiapkan untuk membantu pemerintah menentukan penerima bantuan sosial berdasarkan data, sekaligus mengarahkan penyaluran agar menjangkau warga yang dinilai berhak.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan rencana tersebut setelah rapat terbatas bersama Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 20 Oktober 2026. Menurut Luhut, sistem itu telah diuji coba di seluruh 514 kabupaten dan kota di Indonesia sebelum peluncuran nasional.

“Perlinsos ini memberikan keadilan kepada rakyat,” kata Luhut, seperti dikutip dari keterangan usai rapat. Ia menyebut bantuan bagi warga yang memenuhi kriteria nantinya akan diberikan dalam bentuk transfer tunai.

Portal Perlinsos diuji di 514 kabupaten dan kota

Anggota DEN Firman Hidayat melaporkan, uji coba digitalisasi Perlinsos telah menjangkau seluruh kabupaten dan kota. Hingga saat ini, 11,5 juta kepala keluarga (KK) tercatat dalam sistem. Pemerintah juga melibatkan 775.000 agen Perlinsos untuk membantu warga mendaftar.

Keberadaan agen tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendaftaran. Dalam paparan Firman, jumlah pendaftar melalui portal Perlinsos tercatat lebih dari 600.000 orang per hari berdasarkan data harian yang disampaikan.

Angka pendaftaran itu menunjukkan besarnya aktivitas yang masuk ke sistem. Namun, data tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan berapa banyak pendaftar yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan. Pendaftaran dan penentuan kelayakan merupakan hal yang berbeda; tujuan sistem ini adalah membantu proses pengambilan keputusan dengan menggunakan data dan studi.

Luhut mengatakan, pemerintah ingin bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak. Dengan mekanisme digital, penentuan penerima diharapkan lebih terukur dan mengurangi risiko bantuan tidak sampai kepada kelompok yang membutuhkan atau justru diterima oleh pihak yang tidak memenuhi kriteria.

Uji coba Bali catat penurunan kesalahan data

Salah satu hasil yang dipaparkan DEN berasal dari uji coba di Bali. Firman menyebut penggunaan Perlinsos Digital menurunkan exclusion error sebesar 24,1 persen. Sementara itu, inclusion error dilaporkan turun sebesar 4,1 persen.

Exclusion error terjadi ketika warga yang seharusnya menerima bantuan tidak tercatat sebagai penerima. Sebaliknya, inclusion error merujuk pada keadaan ketika orang yang tidak memenuhi kriteria justru masuk dalam daftar penerima.

Penurunan kedua jenis kesalahan itu menjadi salah satu indikator yang disampaikan pemerintah untuk menilai uji coba. DEN menilai hasil tersebut menunjukkan sistem digital berpotensi membuat proses penyaluran bantuan lebih transparan dan tepat sasaran. Meski demikian, angka yang dipaparkan merujuk pada hasil studi uji coba di Bali, bukan laporan hasil penerapan nasional.

Data yang lebih terintegrasi juga menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengevaluasi ketepatan daftar penerima. Luhut menyampaikan bahwa pengambilan keputusan bantuan akan mengacu pada data dan studi, dengan tujuan memberi dukungan kepada warga yang berhak. Rincian teknis mengenai cara kerja portal dan proses verifikasi tidak dijelaskan dalam keterangan yang tersedia.

Subsidi diarahkan langsung kepada penerima

Digitalisasi Perlinsos turut disertai rencana perubahan arah penyaluran subsidi. Luhut mengatakan, pemerintah pada akhirnya tidak lagi memberikan subsidi kepada produk, melainkan memberikan bantuan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria melalui transfer tunai.

Perubahan tersebut menempatkan ketepatan data sebagai unsur penting. Pemerintah perlu memastikan warga yang berhak tercatat, sementara mereka yang tidak memenuhi syarat tidak masuk dalam daftar. Peran agen Perlinsos dan jangkauan uji coba di seluruh daerah menjadi bagian dari persiapan menuju peluncuran.

Peluncuran pada 10 November 2026 masih dijadwalkan. Setelah portal diperkenalkan, perhatian berikutnya akan tertuju pada pelaksanaan dan hasil penyalurannya: apakah pendataan mampu menjangkau warga yang selama ini terlewat, serta apakah bantuan benar-benar sampai kepada penerima yang memenuhi kriteria. Perkembangan itu akan menjadi ukuran penting bagi tujuan pemerintah menghadirkan perlindungan sosial yang lebih adil.

Wartaone