Skip to content

GRIB Jaya Jelaskan Asal Rp800 Juta yang Diserahkan ke KPK

GRIB Jaya menyebut uang Rp800 juta yang diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berasal dari seorang pengacara berinisial MW yang berkaitan dengan PT Summarecon Agung Tbk. Kuasa hukum organisasi itu, Wilson Colling, mengatakan dana tersebut diberikan jauh sebelum KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terkait pengurusan hak atas tanah di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Menurut Wilson, uang itu mulanya diserahkan untuk membantu memfasilitasi komunikasi dalam sengketa pertanahan seluas sekitar 65 hektare. Persoalan tersebut, kata dia, melibatkan 12 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang kemudian menjadi objek penerbitan 12 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

Penjelasan GRIB Jaya itu disampaikan setelah KPK menyita uang tunai Rp800 juta yang diserahkan melalui kuasa hukum Hercules Rosario Marshal. Penyidik tengah menelusuri asal, tujuan, dan kemungkinan hubungan uang tersebut dengan perkara dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon.

GRIB Jaya sebut uang terkait sengketa lahan

Wilson mengatakan pengacara berinisial MW menghubungi Hercules, Ketua Umum DPP GRIB Jaya, untuk meminta bantuan memfasilitasi komunikasi terkait sengketa tanah. Penanganan persoalan itu, menurut Wilson, turut melibatkan Tim Hukum dan Advokasi DPP GRIB Jaya.

Ia menegaskan, pemberian uang terjadi sebelum OTT KPK pada 14 September. Namun, dalam perkembangannya, muncul penafsiran dari pihak pengacara yang berkaitan dengan Summarecon bahwa Rp800 juta tersebut merupakan bagian dari suatu kesepakatan.

Hercules, menurut Wilson, mempertanyakan dasar anggapan bahwa sengketa dengan nilai objek yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah dapat dianggap selesai hanya dengan pemberian uang tersebut. Ia juga mempertanyakan apakah ada kesepakatan yang jelas mengenai maksud, tujuan, serta konsekuensi hukum penyerahan dana.

“Persoalan sengketa tanah dengan nilai objek yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah dapat dianggap selesai hanya dengan pemberian uang sebesar Rp800.000.000,” kata Wilson, menyampaikan keberatan Hercules atas penafsiran tersebut.

Wilson menyebut Hercules kemudian membahas langkah yang perlu diambil terhadap uang itu setelah kasus dugaan suap pengurusan HGB Summarecon mencuat. Pilihannya, kata dia, adalah mengembalikan dana kepada pihak yang menyerahkan atau menyerahkannya kepada KPK agar dapat diperiksa.

Hercules akhirnya memilih menyerahkan uang tersebut kepada penyidik. Wilson menyatakan langkah itu dimaksudkan agar sumber dana, pihak pemberi, tujuan penyerahan, serta kemungkinan keterkaitannya dengan perkara dapat ditelusuri secara objektif.

KPK dalami tujuan pemberian Rp800 juta

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya menyatakan penyidik menyita uang tunai Rp800 juta dari NMB, kuasa hukum Hercules. KPK menerima penyerahan itu di Gedung Merah Putih pada 15 Oktober.

Budi mengatakan informasi awal yang diterima KPK menyebut uang tersebut berasal dari PT Summarecon dan berkaitan dengan pengamanan atau pengelolaan lahan perusahaan di Kabupaten Bogor. KPK masih mendalami maksud pemberiannya dan menguji apakah ada hubungan dengan perkara yang sedang disidik.

Dalam keterangan lain, KPK menggambarkan sengketa itu berkaitan dengan satu kawasan yang sebagian tanahnya diklaim warga. Sejumlah pihak disebut mengajukan pemblokiran dokumen tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. KPK juga menduga terdapat upaya suap kepada pejabat ATR/BPN untuk membuka blokir agar proses pengurusan HGB dapat berlanjut.

Keterangan KPK mengenai dugaan pengamanan lahan dan penjelasan GRIB Jaya mengenai fasilitasi komunikasi merupakan bagian dari informasi yang masih harus diuji dalam penyidikan. Wilson berharap hubungan antara uang Rp800 juta dan perkara OTT ditentukan berdasarkan pemeriksaan, aliran dana, dokumen pendukung, serta keterangan pihak-pihak terkait.

Perkara HGB Summarecon menjerat delapan tersangka

KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung dan penerimaan lain di lingkungan ATR/BPN. Mereka antara lain Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, pejabat ATR/BPN Lampri, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Adrianto Pitojo Adhi, serta politikus Fahd El Fouz.

Empat tersangka lainnya adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi. KPK menyebut Arif, Fahd, Erwin, dan Muhammad Fakhry sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Para tersangka telah ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Perkara ini berawal dari OTT KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September. Dalam operasi tersebut, penyidik menangkap 19 orang dan menemukan barang bukti uang sekitar Rp106,3 miliar.

Penyerahan Rp800 juta oleh pihak Hercules menambah hal yang perlu diperjelas dalam perkara tersebut. Penyidik masih harus mengurai tujuan awal dana, pihak-pihak yang terlibat, serta ada tidaknya kaitan dengan dugaan suap pengurusan HGB. Hasil pemeriksaan dan bukti yang dikumpulkan KPK akan menentukan bagaimana aliran uang itu ditempatkan dalam proses hukum.

Wartaone