Tim kuasa hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan siap menunjukkan ijazah Gibran dari tingkat SMP hingga sarjana dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur. Kesiapan itu disampaikan setelah majelis hakim menerima Gibran sebagai tergugat intervensi dalam gugatan yang diajukan pegiat pendidikan Mercy Sihombing.
Kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, menyampaikan status tersebut seusai sidang di PTUN Jakarta Timur, Kamis (22/10/2026). Ia mengatakan majelis hakim telah menerima timnya untuk mewakili Gibran dalam perkara tersebut.
Dengan diterimanya Gibran sebagai pihak tergugat intervensi, tim hukum menyebut mereka memiliki kesempatan untuk memberikan pembuktian mengenai dokumen pendidikan Wakil Presiden. Mereka berencana menunjukkan dokumen itu dalam proses persidangan.
Tim hukum akan tunjukkan dokumen pendidikan Gibran
Adil Supatra Akbar, anggota tim kuasa hukum Gibran, mengatakan kesempatan tersebut akan digunakan untuk menjelaskan kelengkapan ijazah kliennya. Ia menegaskan tim siap membuktikan dokumen pendidikan Gibran di hadapan majelis hakim.
“Tentunya ini kesempatan juga yang akan kami manfaatkan untuk membuktikan, kami akan membuktikan, sejelas-jelasnya mengenai ijazah dari Pak Gibran Wapres RI,” kata Adil.
Adil merinci, dokumen yang akan ditunjukkan mencakup ijazah sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas atau sederajat, hingga pendidikan sarjana. Dengan demikian, pembuktian yang disampaikan tim hukum tidak hanya menyangkut jenjang perguruan tinggi.
“Kami akan buktikan seluruhnya bahwa Pak Gibran memiliki ijazah yang lengkap baik dari SLTP kemudian SLTA setara sampai dengan S1,” ujar Adil.
Pernyataan tim hukum itu menempatkan dokumen pendidikan sebagai bagian dari bukti yang hendak mereka ajukan dalam perkara. Namun, keterangan yang disampaikan seusai sidang belum merinci waktu penyerahan dokumen maupun tahapan pembuktian yang akan dijalani.
Gibran diterima sebagai tergugat intervensi
Keputusan majelis hakim menerima Gibran sebagai tergugat intervensi menjadi dasar bagi tim kuasa hukum untuk ikut memberikan pembuktian. Rullyandi menyebut timnya telah resmi diterima oleh majelis hakim pada sidang di PTUN Jakarta Timur.
“Kami dari tim kuasa hukum Bapak Gibran Rakabuming Raka, sebagai tim pembela hukum Gibran Rakabuming Raka, hari ini sudah resmi diterima oleh majelis hakim pengadilan tata usaha negara,” ujar Rullyandi.
Gugatan tersebut diajukan oleh Mercy Sihombing, seorang pegiat pendidikan. Dalam keterangannya, tim kuasa hukum Gibran tidak menjabarkan lebih jauh pokok gugatan maupun rincian dokumen yang akan diserahkan kepada pengadilan.
Karena itu, pernyataan kesiapan untuk memperlihatkan ijazah perlu dibedakan dari proses pemeriksaan bukti di persidangan. Tim hukum menyampaikan rencana pembuktian, sementara penilaian terhadap dokumen berada dalam proses yang berlangsung di pengadilan.
Pembuktian akan berlangsung dalam proses persidangan
Tim kuasa hukum menyatakan bukti yang hendak disampaikan mencakup pendidikan Gibran sejak SMP hingga S1. Keterangan itu sekaligus memperjelas ruang lingkup dokumen yang mereka maksud, yakni ijazah dari jenjang sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas atau sederajat, dan perguruan tinggi.
Belum ada keterangan dalam pernyataan seusai sidang mengenai kapan masing-masing ijazah akan diperlihatkan atau bagaimana majelis hakim akan memeriksa dokumen tersebut. Informasi yang disampaikan tim sejauh ini berfokus pada status Gibran sebagai tergugat intervensi dan kesiapan mereka untuk membuktikan kelengkapan ijazah.
Perkembangan berikutnya akan bergantung pada jalannya persidangan dan bukti yang diajukan para pihak. Dengan menyatakan siap menunjukkan dokumen pendidikan secara lengkap, tim hukum Gibran menegaskan bahwa mereka akan menggunakan kesempatan di PTUN untuk menjawab perkara melalui pembuktian.
