BPOM menyiapkan mekanisme persetujuan bersyarat untuk mempercepat akses masyarakat terhadap vaksin dan obat inovatif. Skema yang masih dalam tahap penyusunan itu ditujukan untuk mengatasi lamanya proses evaluasi produk tertentu, tanpa mengurangi pengawasan atas keamanan, khasiat, dan mutunya.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan rencana tersebut dalam kuliah umum di kampus Indonesia International Institute for Life-Sciences (i3L), Jakarta. Acara bertajuk “Bridging the Vaccine Gap: Scientific and Technological Advances for Diseases Lacking Effective Vaccines” itu juga dihadiri Rektor i3L Katherine dan Board Director Kalbe Farma Mulialie, seperti dilaporkan TVRI News.
Taruna menyoroti kesenjangan vaksin yang membuat sejumlah penyakit berbahaya belum tertangani secara merata. Tuberkulosis (TBC), AIDS, hepatitis C, dan malaria disebut sebagai contoh penyakit yang belum memiliki vaksin efektif atau vaksinnya belum dapat dijangkau secara adil.
Kesenjangan akses terlihat saat pandemi
Perbedaan kemampuan memperoleh vaksin tampak jelas selama pandemi COVID-19. Dalam kurun 12 bulan, cakupan vaksinasi di negara berpenghasilan tinggi melampaui 80 persen. Di negara berpenghasilan rendah, angkanya masih di bawah 15 persen.
“Karena seluruh dunia membutuhkan vaksin itu. Ada negara-negara yang punya vaksin, ada yang tidak,” ujar Taruna, seperti dikutip ANTARA.
Menurut Taruna, keberhasilan vaksin tidak cukup ditentukan oleh penemuan di laboratorium. Produk itu juga perlu bisa dibuat dalam skala besar, dijual dengan harga terjangkau, dan sampai kepada masyarakat melalui distribusi yang adil. Rantai pasok menjadi salah satu tantangan, terutama karena vaksin membutuhkan penanganan suhu tertentu selama penyimpanan dan pengiriman.
Pengembangan vaksin juga menghadapi persoalan ilmiah dan industri. Virus yang mudah berubah dapat menyulitkan riset, sementara biaya penelitian tinggi dan fasilitas produksi dalam negeri masih terbatas. Karena itu, proses memperluas akses memerlukan dukungan riset, teknologi, dan kebijakan yang saling terhubung.
Aturan bersyarat masih disusun
BPOM saat ini menggarap rancangan aturan conditional approval atau persetujuan bersyarat. Skema itu mengacu pada praktik di Eropa dan sedang dibahas bersama sejumlah lembaga, dengan masukan publik turut dihimpun. Aturan tersebut belum berlaku, tetapi disiapkan untuk memberi jalur lebih cepat bagi produk yang dibutuhkan, termasuk obat untuk penyakit langka.
Selama ini, registrasi produk di Indonesia dapat melalui tiga jalur. Ada special access scheme (SAS), emergency use authorization (EUA) untuk situasi pandemi atau endemi, serta evaluasi normal. Jalur terakhir bisa memerlukan waktu panjang, khususnya bagi produk baru yang harus melewati uji klinis tahap pertama hingga ketiga, termasuk penelitian multisentra.
Proses panjang itu dapat menjadi beban bagi pengembangan obat penyakit langka. Investasi yang diperlukan besar, sementara tahapan pengujian harus dilalui sebelum produk dinilai siap digunakan. Persetujuan bersyarat diharapkan membantu mengatasi hambatan waktu tersebut, tetapi BPOM menegaskan percepatan tidak berarti melonggarkan penilaian.
Taruna menyatakan pengawasan tetap dilakukan secara ketat. Setiap keputusan izin edar, menurut dia, berkaitan dengan perlindungan masyarakat dan bukan sekadar urusan administrasi. BPOM juga menjajaki kerja sama internasional melalui mekanisme mutual agreement, reliance, dan reference untuk mendukung proses evaluasi.
Riset perlu terhubung dengan produksi
Di luar perubahan aturan, BPOM ingin hasil penelitian dapat berlanjut hingga menjadi produk yang bisa digunakan. Lembaga itu mendampingi peneliti dan industri farmasi sejak pengujian awal, uji klinis, pemenuhan standar fasilitas produksi current good manufacturing practice (cGMP), sampai pengajuan izin edar.
Teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam riset mencakup platform messenger RNA (mRNA), kecerdasan buatan, serta vaksin mukosa. Penerapannya diharapkan mendukung pencarian pendekatan baru, terutama untuk penyakit yang vaksinnya belum tersedia secara efektif. Namun, pengembangan teknologi tetap perlu diikuti kesiapan produksi dan distribusi.
BPOM mendorong perguruan tinggi, termasuk i3L, bekerja lebih erat dengan industri farmasi nasional. Kolaborasi itu diharapkan membuka jalan bagi alih teknologi dan kemitraan produksi di Indonesia, sehingga vaksin dapat dibuat secara mandiri dan tidak terus bergantung pada impor.
Tahap berikutnya adalah menuntaskan rancangan persetujuan bersyarat melalui koordinasi lintas lembaga dan masukan publik. Pada saat yang sama, pendampingan terhadap peneliti dan industri perlu berjalan agar inovasi yang lolos penilaian dapat diproduksi serta menjangkau masyarakat.
