Mulai Januari 2027, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dijadwalkan menjalankan model perantara ekspor komoditas strategis. Untuk industri sawit, mekanisme Gerbang Ekspor Tunggal itu dirancang memperkuat pencatatan dan ketertelusuran tanpa mengambil alih hubungan dagang antara eksportir dan pembeli.
Rencana tersebut mengemuka dalam konferensi tahunan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) RT2026 di Jakarta pada 3–4 November. Pembahasan tata kelola ekspor berlangsung bersamaan dengan sorotan terhadap kebakaran hutan dan lahan, yang menjadi perhatian dalam penilaian keberlanjutan rantai pasok sawit. Seperti dilaporkan InfoSAWIT, DSI menempatkan fasilitasi perdagangan dan kepatuhan sebagai bagian dari mandatnya.
Peran DSI sebagai perantara ekspor
Danantara Indonesia mendirikan DSI pada 2026 untuk mengawasi sekaligus mengelola ekspor sejumlah komoditas strategis. Dalam rancangan yang disampaikan perusahaan, data dari ekosistem perdagangan akan dipadukan dengan informasi pasar, pasokan, produksi, harga, serta aspek keberlanjutan.
CEO DSI Luke Mahony menegaskan sistem itu tidak dibuat untuk menghentikan aktivitas jual beli. “Mandat DSI sangat tegas: kami memfasilitasi, bukan menghambat,” kata Luke dalam dialog bersama RSPO, sebagaimana diberitakan InfoSAWIT.
Dalam model yang akan dimulai pada Januari 2027, eksportir tetap berhubungan dengan pembeli dan penjualnya. DSI akan menjadi perantara dalam tata kelola ekspor, dengan sasaran menjaga kelangsungan pengiriman sekaligus memperkuat jejak informasi produk. Rincian mengenai pelaksanaan sistem tidak dijabarkan lebih jauh dalam keterangan yang disampaikan di forum itu.
Bagi pelaku sawit, rancangan tersebut mengaitkan administrasi ekspor dengan tuntutan pasar terhadap informasi asal dan kondisi produksi. Namun, peran baru DSI juga akan dinilai dari pelaksanaannya: apakah mekanisme perantara dapat menambah keterlacakan tanpa mengganggu hubungan komersial yang sudah berjalan. Dalam pemaparan DSI, hubungan bisnis para pihak tetap dipertahankan.
Data kebakaran menjadi ujian keterbukaan
Persoalan lingkungan mengisi bagian lain dari perbincangan di RT2026. Analisis satelit Nusantara Atlas mencatat lebih dari 1,9 juta hektare lahan di Indonesia terbakar atau terdampak api pada Januari hingga September 2026.
David Gaveau, pendiri TheTreeMap sekaligus pengembang Nusantara Atlas, menyebut sekitar 14.500 hektare dari area tersebut berada di dalam konsesi yang memiliki sertifikat RSPO. Luasan itu setara kira-kira 0,8 persen dari total area yang terbakar atau terkena dampak api di Indonesia pada rentang waktu tersebut. Data satelit itu, menurut laporan InfoSAWIT, telah diperiksa silang bersama RSPO.
Angka tersebut memberi gambaran tentang lokasi kejadian, tetapi tidak dengan sendirinya menetapkan penyebab kebakaran ataupun pihak yang bertanggung jawab. CEO RSPO Joseph D’Cruz menyatakan organisasi akan mengidentifikasi dan menyelidiki apabila terlihat pola kebakaran yang tidak wajar di konsesi tertentu. Ia juga mengatakan data yang dipaparkan dalam konferensi tidak menunjukkan area terbakar pada lahan petani sawit swadaya bersertifikat RSPO.
Menurut Joseph, belum ada data atau bukti yang mengarah pada kesimpulan bahwa unit bersertifikat RSPO sengaja menyalakan api. Ia mendorong anggota organisasi lebih terbuka menyampaikan informasi mengenai pencegahan dan penanganan kebakaran, agar pembahasan publik bertumpu pada fakta yang dapat diperiksa.
Petani swadaya masuk dalam agenda sertifikasi
Posisi pekebun swadaya juga menjadi bagian dari diskusi keberlanjutan. Kelompok ini menghasilkan hampir separuh minyak sawit Indonesia, sementara sekitar 77 persen petani swadaya bersertifikat RSPO di dunia berada di Indonesia. Data tersebut memperlihatkan besarnya keterlibatan pekebun kecil dalam rantai pasok dan program sertifikasi.
Dalam konferensi yang sama, RSPO memberi penghargaan kepada 45 kelompok petani swadaya dari Kolombia, Indonesia, Malaysia, Peru, dan Thailand yang telah menuntaskan sertifikasi awal. Pengakuan itu mencakup kelompok dari lima negara, meski angka yang disampaikan tidak merinci jumlah kelompok dari masing-masing negara.
Dengan peluncuran model perantara DSI yang direncanakan pada Januari 2027, perhatian berikutnya tertuju pada bagaimana data perdagangan dan informasi keberlanjutan akan diterapkan. Pada saat yang sama, RSPO menyatakan akan menindaklanjuti pola kebakaran yang dianggap tidak lazim dan mendorong anggotanya menyampaikan bukti upaya pencegahan secara lebih terbuka.
