Jawa Tengah mencatat tingkat inklusi keuangan sebesar 95 persen pada 2026. Namun, pemahaman masyarakat tentang produk keuangan baru mencapai 72,8 persen, sebuah selisih yang mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan warga agar lebih cermat menghadapi tawaran investasi, pinjaman online, dan judi daring.
Perbedaan capaian itu menjadi perhatian dalam puncak Bulan Inklusi Keuangan 2026 di Semarang, Sabtu, 7 November. Tingginya akses ke layanan keuangan belum otomatis membuat masyarakat memahami risiko dan cara menggunakan produk tersebut. IDN Times Jateng melaporkan, OJK menilai edukasi perlu berjalan beriringan dengan perluasan akses.
“Masyarakat tidak hanya harus paham, tapi juga yakin dan waspada dalam menggunakan produk keuangan,” kata Kepala OJK Jawa Tengah Hidayat Prabowo. Ia menekankan pemahaman sebagai salah satu cara agar masyarakat tidak terjebak pinjaman online ilegal.
Ratusan kelas pasar modal digelar
Upaya memperluas pemahaman keuangan juga dilakukan Bursa Efek Indonesia (BEI) Kantor Perwakilan Jawa Tengah 1. Kepala kantor tersebut, Fanny Rifqi El Fuad, menyebut BEI telah mengadakan sekitar 300 Sekolah Pasar Modal sejak Januari hingga November.
Program itu ditujukan untuk membantu calon investor mencocokkan profil risiko dengan jenis instrumen investasi. Dengan begitu, keputusan menanamkan dana diharapkan tidak semata-mata didasarkan pada iming-iming keuntungan, melainkan juga mempertimbangkan karakter produk dan kemampuan menanggung risiko.
OJK meminta masyarakat memakai prinsip Legal dan Logis saat menerima tawaran investasi. Legal berarti memastikan perusahaan atau produk memiliki izin dan berada dalam pengawasan otoritas yang berwenang. Logis berarti menilai apakah janji keuntungan sepadan dengan risiko yang ditawarkan.
Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Jateng, Taufik Andriawan, menyarankan warga menghubungi layanan 157 untuk memeriksa status perusahaan. Ia mencontohkan tawaran hasil 1 persen per bulan tanpa risiko sebagai janji yang tidak masuk akal.
“Gampang, ambil HP, pencet 157. Tanya, PT ini terdaftar dan diawasi OJK tidak?” ujar Taufik.
Utang ikut mengalir ke judi daring
Peringatan OJK juga menyasar judi online. Mengutip data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2025, IDN Times Jateng menyebut Jawa Tengah berada di urutan kedua nasional dengan sekitar 1,4 juta pengguna judi online. Dalam laporan Harianjogja.com, angka yang disebut pada judulnya mendekati 1,5 juta. Keduanya menggambarkan besarnya persoalan, meski angka yang ditampilkan berbeda.
OJK menyampaikan hampir 80 persen dana yang dipakai untuk berjudi berasal dari utang, yang sebagian besar bersumber dari pinjaman online ilegal. Pola tersebut membuat warga menghadapi dua risiko sekaligus: kehilangan uang melalui perjudian dan kewajiban membayar pinjaman.
Taufik menggambarkan hubungan itu sebagai perpindahan dari satu masalah ke masalah lain. Ia mengatakan penanganan judi daring perlu melibatkan PPATK, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta aparat penegak hukum. OJK menyatakan persoalan tersebut akan ditangani bersama lembaga-lembaga terkait.
Rekening lama diminta ditutup
OJK juga mengingatkan risiko rekening bank yang sudah lama tidak dipakai. Rekening pasif, menurut lembaga itu, dapat disalahgunakan untuk jual beli rekening atau menampung dana yang berkaitan dengan judi online. Karena itu, masyarakat diminta menutup rekening yang tidak lagi digunakan.
Risikonya dapat merembet ke layanan keuangan lain. OJK mengingatkan, bila sebuah rekening terindikasi terkait judi daring oleh PPATK, rekening lain dan kartu kredit milik nasabah yang bersangkutan dapat ikut diblokir. Pemulihan akses, menurut Taufik, bisa berlangsung lama dan merepotkan.
Di acara puncak Bulan Inklusi Keuangan tersebut, panitia juga mengumumkan pemenang kompetisi investasi tingkat SMA, SMK, dan MA se-Jateng-DIY serta Duta Literasi dan Inklusi Keuangan Jawa Tengah. Sementara itu, OJK dan lembaga terkait menghadapi pekerjaan lanjutan untuk memperkuat edukasi sekaligus menekan penyalahgunaan layanan keuangan.
