Skip to content

Digitalisasi Perlinsos Surakarta Baru 38 Persen

Digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) di Kota Surakarta baru mencapai 38 persen, masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah kota kini mendorong pendampingan langsung bagi warga dan memperketat pemantauan untuk mempercepat proses yang tersisa.

Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani menyampaikan capaian tersebut dalam Rapat Koordinasi Capaian Percepatan Digitalisasi Perlinsos di Solo, Jawa Tengah, Senin. Ia meminta berbagai unsur di tingkat kota hingga lingkungan warga ikut membantu, terutama mereka yang kesulitan mengakses layanan digital.

Menurut laporan ANTARA, Pemkot Surakarta melaksanakan percepatan ini sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Namun, capaian yang belum menembus 50 persen memperlihatkan masih banyak pekerjaan yang perlu diselesaikan sebelum batas waktu yang ditentukan.

Pendampingan dibutuhkan warga yang kesulitan mengakses layanan

Proses pendaftaran yang bergantung pada kemampuan warga menggunakan aplikasi masih menjadi hambatan. Astrid menyebut kelompok masyarakat pada desil 1 hingga desil 3 membutuhkan bantuan lebih intensif agar dapat mengikuti tahapan pendataan dan pendaftaran.

Kendala itu membuat pelaksanaan digitalisasi tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan layanan berbasis aplikasi. Warga yang belum terbiasa menggunakan layanan tersebut perlu dibantu secara langsung agar tidak tertinggal dalam proses. Pemkot berharap pendampingan dapat mengurangi hambatan literasi digital sekaligus memperluas jangkauan program.

Astrid meminta pengurus RT dan RW, perangkat kelurahan, agen Perlinsos, unit pelaksana teknis (UPT), aparatur sipil negara (ASN), serta unsur masyarakat lainnya terlibat. Mereka diharapkan membantu warga di wilayah masing-masing, termasuk ketika warga menemui kesulitan saat melakukan pendaftaran.

Keberadaan agen Perlinsos dipandang sebagai salah satu tumpuan dalam mendampingi masyarakat. Peran mereka tidak berhenti pada mengarahkan warga ke proses digital, tetapi juga membantu memastikan pendataan dan pendaftaran dapat diikuti dengan baik. Dengan pendampingan di lingkungan warga, Pemkot menargetkan lebih banyak masyarakat bisa terjangkau.

Pemkot Surakarta siapkan evaluasi setiap pekan

Untuk mengetahui perkembangan di lapangan, Pemkot Surakarta akan menggelar pemantauan dan evaluasi secara rutin setiap pekan. Pertemuan tersebut akan digunakan untuk melihat capaian, mengenali kendala yang muncul, dan menentukan tindak lanjut bagi pihak-pihak yang terlibat.

Pola evaluasi berkala itu juga memungkinkan perkembangan di tiap wilayah dibahas secara lebih teratur. Dengan demikian, kendala yang diketahui saat pendampingan dapat menjadi bahan untuk menyusun langkah percepatan berikutnya. ANTARA melaporkan, koordinasi lintas unsur wilayah dan perangkat daerah diharapkan membantu pelaksanaan program menjangkau warga secara lebih luas dan tepat sasaran.

Batas target yang ditetapkan jatuh pada 8 November 2026. Astrid mengatakan saat ini masih tersedia sekitar 53 hari untuk mengejar sasaran tersebut. “Masih ada waktu sekitar 53 hari lagi. Kami akan berupaya semaksimal mungkin agar target yang telah ditetapkan bisa tercapai,” ujarnya.

Dengan capaian yang masih 38 persen, pekerjaan pemerintah kota dalam waktu tersisa akan berpusat pada pendampingan warga dan tindak lanjut hasil evaluasi. Pertemuan mingguan akan menjadi salah satu cara untuk menilai kemajuan dan menentukan upaya yang perlu dilakukan oleh masing-masing pihak.

Wartaone