Kasus dugaan kekerasan dan pelecehan terhadap siswa di SMK Negeri 27 Jakarta tengah diperiksa oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dugaan tersebut mencuat setelah unggahan di media sosial Threads viral pada awal Oktober 2026, berisi pengakuan seorang warganet tentang perlakuan seorang guru seni tari terhadap siswa.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan guru yang dilaporkan telah dibebastugaskan. Ia juga meminta agar kasus ditangani sesuai hukum dan menegaskan bahwa guru tersebut tidak akan diberi kesempatan mengajar di sekolah-sekolah di bawah Pemprov DKI.
Dinas Pendidikan DKI Jakarta membentuk tim untuk memeriksa perkara dan menelusuri keterangan yang muncul. Pendampingan bagi siswa yang diduga menjadi korban juga disiapkan, termasuk untuk membantu mencegah dampak psikologis.
Dugaan berawal dari unggahan di media sosial
Dalam unggahan yang viral, pemilik akun @nrfsyahab mengaku pernah menjadi siswa SMP yang diajar guru seni budaya. Ia menyebut guru tersebut memberi hukuman fisik kepada siswa yang tidak hafal materi praktik alat musik, seperti suling atau pianika. Menurut pengakuan itu, siswa dicubit keras hingga mengalami lebam keunguan.
Unggahan tersebut menyatakan perlakuan itu dialami siswa laki-laki maupun perempuan. Guru yang dimaksud kemudian disebut mengajar di SMKN 27 Jakarta dan diduga kembali melakukan perilaku serupa. Klaim dalam unggahan itu belum menjadi kesimpulan resmi; saat ini pihak berwenang masih mengumpulkan keterangan dan bukti.
Sejumlah warganet lain kemudian mengaku pernah mengalami perlakuan serupa. Pemberitaan mengenai kasus ini turut memuat dugaan pelecehan seksual terhadap siswa laki-laki. Bentuk yang disebut antara lain pendekatan bernuansa menggoda, ajakan berduaan di tempat sepi—termasuk ruang gym—serta tindakan fisik dan verbal.
Guru tersebut disebut berinisial K, telah mengajar lebih dari 17 tahun, dan berstatus aparatur sipil negara dengan perjanjian kerja (PPPK). Informasi yang beredar juga menyebut dugaan serupa pernah dilaporkan kepada pihak sekolah, tetapi tidak berlanjut setelah sampai di tingkat kepala sekolah. Keterangan itu menjadi salah satu hal yang perlu ditelusuri dalam pemeriksaan.
Guru dibebastugaskan, pemeriksaan melibatkan sejumlah unsur
Pramono menyatakan tindakan yang dituduhkan telah mencederai marwah pendidik. Ia meminta sanksi yang tegas dan menyebut guru tersebut tidak boleh lagi menjadi tenaga pendidik di lingkungan sekolah Pemprov DKI Jakarta. Pemerintah provinsi, kata dia, tidak menoleransi kekerasan maupun pelecehan di lingkungan pendidikan.
“Saya sudah meminta untuk diberikan sanksi sekeras-kerasnya, setegas-tegasnya, dan tidak diberikan kesempatan kepada yang bersangkutan menjadi pendidik. Karena apa yang dilakukan di SMK Negeri 27 itu betul-betul mencederai marwah dari pendidik sendiri,” ujar Pramono di Balai Kota, Rabu (7/10/2026).
Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Sosial Chico Hakim mengatakan guru tersebut telah dibebastugaskan sejak laporan masuk. Pemeriksaan dilakukan oleh tim terpadu yang melibatkan unsur kepegawaian, bagian hukum, dan Inspektorat. Proses pemeriksaan itu berjalan bersamaan dengan penilaian kemungkinan sanksi administratif, termasuk pemecatan, dengan mempertimbangkan status kepegawaiannya.
Pemeriksaan tidak hanya menyasar guru yang dilaporkan. Dinas Pendidikan juga menelusuri peran pihak sekolah, termasuk kepala SMKN 27 Jakarta, seiring adanya informasi bahwa laporan sebelumnya pernah disampaikan kepada sekolah. Tim internal dibentuk untuk menggali informasi tambahan dari siswa yang diduga menjadi korban.
Pendampingan siswa menjadi perhatian
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menyatakan pihaknya akan mendampingi siswa-siswi yang diduga menjadi korban. Pendampingan tersebut mencakup perhatian pada kondisi psikologis mereka agar proses pemeriksaan tidak menambah beban atau memicu trauma.
“Kami akan kerja sama tentunya untuk pendampingan siswa-siswi tadi, jangan sampai ada (trauma) psikis dan lain-lain. Ini akan kami dampingi,” kata Nahdiana.
Guru yang bersangkutan disebut sudah tidak berada di lingkungan sekolah sejak proses pemeriksaan dimulai. Hingga informasi dalam bahan berita ini disampaikan, belum ada pernyataan resmi dari guru maupun keluarganya mengenai tuduhan tersebut. Karena itu, dugaan yang beredar tetap perlu diuji melalui pemeriksaan dan proses hukum yang berlaku.
Kasus ini menempatkan perlindungan siswa dan penanganan laporan di sekolah sebagai perhatian utama. Hasil pemeriksaan Dinas Pendidikan akan menentukan tindak lanjut administratif, sementara proses hukum diharapkan memberi ruang bagi pengungkapan fakta secara menyeluruh dan memastikan hak para siswa tetap terlindungi.
