Skip to content

Abdul Wahid Dihukum 4 Tahun, Uang Pengganti Rp1,45 Miliar

Pengadilan Tinggi Riau memperberat hukuman Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid menjadi empat tahun penjara dalam perkara korupsi yang dikenal sebagai kasus “jatah preman”. Putusan banding itu dibacakan secara daring pada Senin (5/10/2026), sekaligus menaikkan hukuman dari vonis dua tahun penjara di tingkat pertama.

Majelis hakim yang dipimpin Abdul Azis menyatakan Abdul Wahid terbukti bersalah berdasarkan dakwaan terkait Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim juga menjatuhkan denda Rp200 juta. Jika tidak dibayar, denda tersebut diganti dengan kurungan selama 80 hari.

Dalam amar putusan, majelis memerintahkan Abdul Wahid tetap berada dalam tahanan. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp1,45 miliar, paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Hukuman Abdul Wahid bertambah setelah banding KPK

Majelis hakim menyatakan harta benda Abdul Wahid dapat disita dan dilelang apabila uang pengganti tidak dibayar. Jika hasil penyitaan dan pelelangan tidak mencukupi, ia dijatuhi pidana tambahan selama satu tahun enam bulan penjara.

Putusan banding tersebut lebih berat dibandingkan vonis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Pada 30 Juli 2026, majelis hakim tingkat pertama menjatuhkan hukuman dua tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan, serta kewajiban membayar uang pengganti Rp1,45 miliar.

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya menuntut Abdul Wahid dengan hukuman delapan tahun enam bulan penjara. Jaksa juga meminta denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan dan pembayaran uang pengganti dengan jumlah yang sama.

Usai putusan banding dibacakan, majelis memberi waktu 14 hari kepada pihak terdakwa maupun jaksa untuk menerima putusan, menyatakan pikir-pikir, atau mengajukan kasasi. Penasihat hukum Abdul Wahid dan JPU KPK sama-sama memilih pikir-pikir.

Perkara berawal dari dugaan permintaan setoran

Dalam perkara ini, Abdul Wahid didakwa bersama Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau M. Arief Setiawan, Tenaga Ahli Gubernur Dani M. Nursalam, serta ajudannya, Marjani. Jaksa mendalilkan para terdakwa memaksa sejumlah kepala UPT Jalan dan Jembatan untuk menyerahkan uang.

Dugaan peristiwa itu disebut berlangsung pada April hingga November 2025 di beberapa lokasi di Pekanbaru, termasuk rumah dinas gubernur, kantor dinas, dan kediaman pihak-pihak terkait. Menurut uraian dakwaan, praktik tersebut bermula dari rapat pada 7 April 2025 di rumah dinas gubernur.

Dalam rapat itu, para pejabat disebut diminta patuh kepada pimpinan. Pernyataan “matahari hanya satu” disampaikan dalam pertemuan tersebut, disertai ancaman mutasi bagi mereka yang tidak mengikuti perintah.

Setelah Pemerintah Provinsi Riau menetapkan pergeseran anggaran 2025 yang nilainya lebih dari Rp271 miliar, para kepala UPT disebut diminta menyetor fee. Permintaan itu, menurut dakwaan, disampaikan melalui Kepala Dinas PUPR-PKPP dan sejumlah perantara.

Setoran disebut terkumpul Rp3,55 miliar

Awalnya, para kepala UPT disebut menyanggupi setoran sekitar 2,5 persen dari anggaran. Namun, jumlah itu kemudian dinilai terlalu kecil untuk membantu operasional gubernur. Permintaan lalu dinaikkan menjadi 5 persen atau sekitar Rp7 miliar.

Jaksa menguraikan bahwa para pejabat akhirnya menyetujui permintaan tersebut karena tekanan dan ancaman pencopotan jabatan. Uang dikumpulkan secara bertahap: Rp1,8 miliar pada tahap pertama, Rp1 miliar pada tahap kedua, dan Rp750 juta pada tahap ketiga. Total yang terkumpul disebut mencapai Rp3,55 miliar.

Dalam dakwaan juga disebutkan sebagian uang disalurkan kepada Abdul Wahid melalui perantara dan digunakan untuk sejumlah kepentingan nonkedinasan, termasuk kebutuhan pribadi serta kegiatan tertentu. Rangkaian uraian itu merupakan dasar perkara yang diperiksa di pengadilan.

Dengan sikap pikir-pikir dari kedua pihak, proses hukum belum sepenuhnya berakhir. Dalam 14 hari ke depan, terdakwa maupun jaksa masih dapat menentukan apakah menerima putusan atau melanjutkan perkara melalui kasasi.

Wartaone