Sebanyak 90 persen air baku untuk kebutuhan industri di Indonesia masih diambil dari air tanah. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan, pemakaian berlebihan dapat memperparah penurunan muka tanah dan meningkatkan ancaman bagi kawasan Pantai Utara Jawa atau Pantura.
Dalam Rapat Koordinasi membahas Swasembada Air Nasional di Jakarta, Kamis (15/10/2026), AHY mengatakan persoalan itu perlu diantisipasi. Sekitar 70 persen kebutuhan air bersih rumah tangga juga masih mengandalkan air tanah.
Ketergantungan dari dua kelompok pengguna tersebut, menurut AHY, menjadi perhatian pemerintah karena pengambilan air tanah yang berlebihan dapat memperburuk land subsidence atau penurunan permukaan tanah. Kawasan pesisir pun menjadi lebih rentan terhadap banjir rob dan ancaman kenaikan muka air laut.
“Ini yang sebetulnya menjadi alarm yang harus kita antisipasi. Kalau tidak, land subsidence semakin buruk dan Pantura semakin terancam,” ujar AHY.
Penurunan tanah membuat tanggul tak cukup
AHY menilai pembangunan tanggul pantai tidak akan menyelesaikan persoalan apabila permukaan tanah terus turun. Dalam kondisi itu, tanggul berisiko perlu ditinggikan berulang kali untuk menghadapi ancaman dari laut.
“Setinggi-tingginya kita membangun tanggul pantai, tapi kalau permukaan tanahnya turun terus, ya rasanya setiap saat kita harus meninggikan tanggul-tanggul kita dan ini tidak sustainable,” katanya.
Pernyataan tersebut menempatkan pengendalian penggunaan air tanah sebagai bagian penting dari upaya menghadapi risiko di pesisir. Infrastruktur perlindungan pantai, menurut penjelasan AHY, perlu berjalan beriringan dengan langkah untuk mencegah penurunan tanah semakin parah.
Namun, data yang dipaparkan AHY menunjukkan bahwa penggunaan air tanah oleh pelaku usaha belum sebanding dengan pengajuan izin. Pemerintah, kata dia, perlu menertibkan pemanfaatan sumber daya air agar dapat diketahui dan diawasi dengan lebih baik.
Permohonan izin air tanah masih rendah
Rasio permohonan Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) terhadap estimasi jumlah pelaku usaha yang tercatat dalam sistem Online Single Submission (OSS) hanya 0,67 persen. Angka itu dihitung dari estimasi 6,4 juta pelaku usaha, sementara pemohon izin tercatat sekitar 43 ribu.
“Ini sangat tidak proper, karena rasio permohonan SIPA terhadap estimasi OSS yang 0,67%,” kata AHY. Rendahnya rasio tersebut menjadi sorotan karena besarnya penggunaan air tanah untuk kebutuhan industri, sementara permohonan izin yang tercatat masih terbatas.
AHY juga menyampaikan temuan setidaknya 1.565 entitas usaha yang tidak memiliki izin atau persetujuan penggunaan sumber daya air. Dalam paparannya, temuan itu disebut berasal dari September 2026.
Ia mengatakan ketentuan perizinan dan sanksi administratif terkait sumber daya air telah memiliki dasar hukum, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pemerintah, menurut AHY, dapat menindaklanjuti temuan tersebut dengan mengelaborasi persoalan perizinan dan menertibkan penggunaan air.
Pengawasan menjadi kunci pengelolaan air
Data izin dan penggunaan air menjadi salah satu dasar untuk melihat sejauh mana pengambilan air tanah oleh pelaku usaha dapat dipantau. Tanpa pencatatan dan pengawasan yang memadai, pemerintah akan kesulitan memastikan pemanfaatan sumber daya air berjalan sesuai ketentuan.
Angka 90 persen untuk industri dan 70 persen untuk rumah tangga menunjukkan kuatnya ketergantungan terhadap air tanah. Pada saat yang sama, ancaman penurunan muka tanah membuat dampak pemakaian air tidak hanya menjadi persoalan pasokan, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan dan ketahanan kawasan pesisir.
AHY menyebut pemerintah perlu mengantisipasi risiko tersebut sebelum penurunan tanah semakin buruk. Penertiban izin menjadi salah satu hal yang disorot, sementara ancaman terhadap Pantura menggarisbawahi pentingnya pengelolaan air yang lebih terukur dan berkelanjutan.
