Skip to content

Anggaran BGN Efisien Rp38 Triliun, Pagu Jadi Rp229 T

Kementerian Keuangan mencatat pagu efektif anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) turun menjadi Rp229 triliun setelah efisiensi sekitar Rp38 triliun. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Sudarto menyampaikan angka tersebut dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Jumat (9/10/2026), seraya menegaskan pemerintah tetap mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pada awal tahun, pagu anggaran BGN dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tercatat sebesar Rp268 triliun. Setelah penyesuaian, jumlah yang dapat digunakan atau pagu efektif menjadi Rp229 triliun. Sudarto menyebut efisiensi yang telah dilakukan berada di kisaran Rp38 triliun.

Penyesuaian itu berlangsung seiring upaya memperbaiki tata kelola BGN dalam menjalankan program prioritas MBG. Kemenkeu menyatakan efisiensi bukan satu-satunya fokus. Pemerintah juga menekankan agar program berjalan sesuai sasaran serta menghasilkan keluaran yang diharapkan.

Efisiensi anggaran BGN diikuti perbaikan tata kelola

Sudarto mengatakan Kemenkeu mendukung langkah perbaikan yang terus dilakukan BGN. Menurut dia, perhatian pemerintah tidak berhenti pada pengurangan atau penghematan belanja, tetapi juga pada kemampuan program mencapai target dan hasil yang telah ditetapkan.

“Fokusnya tidak sekadar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program perbaikan yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharapkan,” kata Sudarto.

Pernyataan tersebut menempatkan penyesuaian anggaran sebagai bagian dari pembenahan pelaksanaan MBG. Dengan pagu efektif yang lebih rendah daripada alokasi awal, Kemenkeu menyatakan anggaran program akan menyesuaikan kebutuhan. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan dana akan disediakan sesuai kebutuhan yang nantinya diperlukan.

Suahasil juga mengapresiasi sejumlah perbaikan yang telah dijalankan BGN. Salah satunya terkait ketentuan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). SPPG yang belum memiliki sertifikat tersebut ditutup sebagai bagian dari langkah penertiban.

Menurut Suahasil, pembenahan itu membantu memastikan penerima manfaat lebih tepat sasaran dan distribusi berjalan optimal. Ia menilai BGN terus mencari cara untuk memperbaiki tata kelola MBG. Perubahan dalam tata kelola tersebut, kata dia, akan berpengaruh terhadap kebutuhan anggaran program.

Realisasi MBG mencapai Rp153,19 triliun

Di tengah perubahan pagu BGN, realisasi anggaran MBG telah mencapai Rp153,19 triliun hingga 30 September 2026. Suahasil menyampaikan angka itu dalam konferensi pers yang sama. Dalam paparan lainnya, realisasi tersebut disebut sebesar Rp153,2 triliun.

Program itu tercatat menjangkau 57 juta penerima manfaat sampai akhir September. Pelaksanaannya didukung lebih dari 27 ribu SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia. Data tersebut menunjukkan besarnya cakupan layanan yang perlu dikelola BGN, sekaligus menjadi ukuran bagi pemerintah dalam memantau pelaksanaan program.

Angka realisasi dan jumlah penerima manfaat disampaikan bersamaan dengan penjelasan mengenai efisiensi pagu. Namun, Kemenkeu tidak menyebut bahwa penyesuaian anggaran tersebut berarti dukungan terhadap MBG dihentikan. Sebaliknya, Sudarto menegaskan dukungan diarahkan agar program mencapai target, sementara Suahasil menyatakan anggaran akan disesuaikan dengan kebutuhan.

Dengan demikian, perkembangan MBG ke depan akan bertumpu pada dua hal yang disoroti Kemenkeu: penggunaan anggaran yang lebih efisien dan tata kelola layanan yang semakin tertib. Pagu efektif Rp229 triliun menjadi batas anggaran terbaru BGN, sedangkan realisasi serta jangkauan penerima manfaat memberi gambaran tentang pelaksanaan program hingga akhir September.

Pemerintah belum merinci dalam paparan tersebut bagaimana pembagian pagu efektif itu untuk setiap kebutuhan program. Kemenkeu menyatakan besaran anggaran akan mengikuti kebutuhan, sementara pembenahan yang dilakukan BGN diharapkan menjaga ketepatan sasaran dan distribusi. Perkembangan realisasi dan kualitas layanan pun akan menjadi bagian penting dalam melihat apakah tujuan MBG dapat tercapai dengan dukungan anggaran yang tersedia.

Wartaone