Bahlil Lahadalia memastikan tidak menerima tambahan gaji meski memegang dua jabatan di Kabinet Merah Putih: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Ia menyebut gajinya tetap satu, yakni sebagai Menteri ESDM, dan menegaskan pengelolaan jabatan baru itu tidak boleh menjadi pemborosan anggaran negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil di Hotel Raffles, Jakarta, Rabu (7/10/2026). Menurut dia, operasional Kementerian Koordinator (Kemenko) Hilirisasi dan Transisi Energi untuk sementara menggunakan anggaran Kementerian ESDM. Struktur dan ruang lingkup kementerian baru itu masih dibahas, termasuk melalui penyusunan Peraturan Presiden (Perpres).
Bahlil sebut tak ada tambahan gaji
Bahlil menekankan bahwa penambahan jabatan Menko tidak otomatis berarti ada tambahan penghasilan. Ia mengatakan telah menyampaikan agar pembentukan Kemenko baru tidak diikuti pengeluaran yang dianggap tidak perlu, termasuk pembayaran gaji kedua untuk dirinya.
“Penambahan Menko baru ini bukan berarti kita harus melakukan pemborosan. Saya nggak mau, saya tipe saya bukan seperti itu,” kata Bahlil.
Ia menjelaskan, karena posisi tersebut dijalankan oleh satu orang, anggaran operasional sementara menggunakan anggaran Kementerian ESDM. Bahlil juga menyebut bahwa meskipun ada dua Keputusan Presiden (Keppres) terkait penugasannya, gaji yang diterima tetap satu.
“Gajinya juga satu aja, gaji Menteri ESDM,” ujarnya. Dengan demikian, menurut penjelasan Bahlil, rangkap jabatan itu tidak membuatnya menerima dua gaji menteri.
Aturan Kemenko baru masih dibahas
Di sisi lain, payung hukum yang mengatur struktur dan ruang lingkup Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi belum rampung. Bahlil menyatakan Perpres yang akan menjadi dasar pengaturan kementerian tersebut masih dalam tahap pembahasan.
Kondisi itu berpengaruh pada kesiapan organisasi. Bahlil mengatakan kementerian yang dipimpinnya masih beroperasi dengan sangat terbatas dan belum memiliki jajaran pejabat definitif. Ia, misalnya, belum memiliki deputi maupun sekretaris kementerian (Sesmen).
“Saya mudah-mudahan fit and proper test-nya lulus, saya belum punya deputi, belum punya Sesmen, jadi ketik masih ketik sendiri,” kata Bahlil.
Pernyataan itu menggambarkan bahwa pembentukan struktur kelembagaan masih berjalan. Karena aturan dan susunan pejabat belum selesai, rincian mengenai cara kerja Kemenko tersebut belum seluruhnya ditetapkan.
ESDM dan Kementerian Investasi masuk koordinasi
Mengenai kementerian yang akan berada di bawah koordinasi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil menyebut konsolidasi masih berlangsung. Ia belum memastikan seluruh susunan kementerian, tetapi menyatakan Kementerian ESDM serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi sudah dipastikan masuk dalam koordinasi.
“Kementerian apa saja di bawah kami belum 100% selesai. Tapi saya sedikit memberikan bocoran bahwa kemungkinan besar yang sudah pasti itu adalah ESDM, sama Kementerian Investasi dan Hilirisasi,” ujarnya.
Selain dua kementerian itu, Bahlil memperkirakan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mungkin turut dikoordinasikan. Namun, ia menyampaikan hal tersebut sebagai kemungkinan, bukan keputusan final. Alasannya, hilirisasi berkaitan dengan industrialisasi dan upaya menghasilkan nilai tambah melalui industri.
“Mungkin juga, mungkin ya, mungkin Kementerian Perindustrian,” kata Bahlil. Ia menambahkan, masih ada kemungkinan satu atau dua kementerian lain yang berkaitan dengan agenda hilirisasi masuk dalam koordinasi.
Susunan kementerian menunggu konsolidasi
Untuk saat ini, gambaran awal yang disampaikan Bahlil baru mencakup ESDM dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi sebagai kementerian yang dipastikan berada di bawah koordinasi Kemenko. Kemenperin masih sebatas kemungkinan, sementara susunan lengkapnya menunggu proses konsolidasi dan penyelesaian aturan.
Perkembangan berikutnya akan bergantung pada pembahasan Perpres dan penataan organisasi yang masih berlangsung. Bahlil belum memerinci kapan struktur definitif diumumkan. Hingga kepastian itu tersedia, operasional Kemenko tetap dijalankan secara terbatas, dengan anggaran yang disebut bersumber dari Kementerian ESDM.
