Skip to content

CPNS Guru Dibuka 2027, Kebutuhan Capai 464.856

Rekrutmen CPNS guru direncanakan mulai 2027 hingga 2029 untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sekolah negeri. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat kebutuhan guru berstatus pegawai negeri sipil mencapai 464.856 orang. Peserta yang lolos seleksi pada 2027 dijadwalkan mulai bertugas pada 2028.

Rencana tersebut menjadi bagian dari penataan tata kelola guru yang akan dimulai pada 1 Januari 2027. Pemerintah juga menyiapkan perubahan status bagi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu serta membuka seleksi bagi guru non-ASN.

Rekrutmen CPNS guru berlangsung hingga 2029

Kemendikdasmen menyampaikan kebutuhan 464.856 guru PNS telah dibahas bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara. Data kebutuhan itu, menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, telah dipadankan dan dirinci berdasarkan mata pelajaran serta sekolah.

Rekrutmen yang mulai dibuka pada 2027 tidak hanya ditujukan bagi guru honorer atau guru yang telah berstatus PPPK. Lulusan baru atau fresh graduate juga dapat mengikuti seleksi. Namun, seluruh peserta harus memenuhi persyaratan administrasi dan melalui tahapan tes.

Kesempatan tersebut juga terbuka bagi guru non-ASN yang memenuhi ketentuan. Mereka dapat memilih mengikuti seleksi CPNS atau PPPK. Dengan demikian, kebutuhan tenaga pengajar akan dipenuhi melalui proses seleksi terbuka, bukan pengangkatan otomatis berdasarkan status kerja sebelumnya.

Dalam pembahasan bersama Komisi X DPR, Wakil Ketua Komisi X MY Esti Wijayanti turut menyoroti kekurangan guru di Indonesia. Ia menyebut kebutuhan mencapai lebih dari 464 ribu guru dan meminta pemerintah memberi perhatian pada kekosongan tenaga pendidik. Angka kebutuhan dan kekosongan yang disampaikan dalam pembahasan tersebut menjadi dasar pentingnya penataan dan rekrutmen.

Guru PPPK paruh waktu akan menjadi penuh waktu

Di luar rekrutmen baru, pemerintah merencanakan perubahan status guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 2027. Abdul Mu’ti mengatakan tunjangan mereka nantinya dibayarkan oleh pemerintah pusat. Kebijakan tersebut, menurut dia, merupakan komitmen baru pemerintah terhadap guru.

“Guru PPPK paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat,” kata Abdul Mu’ti dalam keterangan pers setelah rapat terbatas mengenai penerapan pendidikan negeri gratis pada 23 September 2026.

Saat ini, jumlah guru PPPK tercatat 935.316 orang. Mereka terdiri atas guru PPPK penuh waktu dan paruh waktu. Perubahan status yang direncanakan pemerintah akan berlaku bagi kelompok paruh waktu, sementara rekrutmen CPNS dan PPPK menjadi jalur seleksi bagi calon guru maupun guru non-ASN yang ingin mengubah status kepegawaiannya.

Penataan itu juga berkaitan dengan keberlanjutan layanan pendidikan. Kemendikdasmen menegaskan guru non-ASN masih dapat bekerja setelah 31 Desember 2026. Dengan demikian, perubahan tata kelola yang dimulai pada awal 2027 tidak serta-merta menghentikan kegiatan mengajar mereka.

Nasib guru non-ASN yang tidak lolos seleksi

Guru non-ASN yang tidak lulus seleksi CPNS maupun PPPK akan tetap berstatus sebagai guru non-ASN. Penggajian mereka akan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang sumber dananya berasal dari pemerintah pusat. Ketentuan ini disampaikan Abdul Mu’ti saat menjelaskan pilihan yang tersedia bagi guru non-ASN.

Skema tersebut memberi kesempatan bagi guru non-ASN untuk mengikuti seleksi tanpa membuat kelanjutan pekerjaan mereka bergantung sepenuhnya pada hasil tes. Meski demikian, status kepegawaian mereka tidak berubah jika tidak lolos. Pemerintah belum menyampaikan rincian lebih lanjut mengenai tahapan seleksi, persyaratan, maupun pembagian kebutuhan per daerah dalam bahan yang disampaikan.

Pelaksanaan rekrutmen secara bertahap hingga 2029 dan penugasan awal pada 2028 membuat rincian jadwal serta kebutuhan tiap sekolah akan menjadi perhatian berikutnya. Bagi guru dan calon peserta, informasi resmi mengenai formasi dan persyaratan akan menentukan langkah yang perlu disiapkan menjelang seleksi.

Wartaone