Badan Gizi Nasional (BGN) akan membawa Koordinator Wilayah Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (Korwil SPPG) Purwakarta ke sidang etik setelah muncul dugaan pencambukan terhadap Kepala SPPG Purwakarta di Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor, Jawa Barat. Peristiwa yang terjadi pada Rabu, 14 Oktober 2026, itu terekam dalam video yang kemudian beredar di media sosial.
BGN menyatakan telah melakukan investigasi untuk menelusuri kronologi dan fakta terkait kejadian tersebut. Penanganan internal terhadap pegawai yang diduga terlibat akan dilakukan di Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) BGN Pusat.
Kronologi dugaan pencambukan di KPPG Bogor
Kepala KPPG Bogor, Haidir, menyebut insiden berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB. Dalam video yang beredar, seorang pria tampak dicambuk oleh orang lain di sebuah ruangan di kantor KPPG Bogor. BGN mengidentifikasi pihak yang diduga mencambuk sebagai Korwil SPPG Purwakarta, sedangkan pria yang menjadi sasaran disebut sebagai Kepala SPPG Purwakarta.
Haidir mengatakan pemicu perselisihan yang berujung pada dugaan kekerasan itu masih didalami. Ia juga menyampaikan bahwa pihak KPPG telah berkoordinasi dengan BGN untuk membahas langkah penanganan terhadap kedua pegawai tersebut.
“Pertama memang kemarin kami secara langsung sudah menegur dengan keras terhadap kedua SPPI tersebut, dan menyampaikan bahwa itu tidak boleh terjadi,” kata Haidir, Jumat, 16 Oktober 2026.
Haidir mengatakan koordinasi dengan pimpinan di Jakarta dilakukan untuk memperoleh arahan mengenai sanksi yang mungkin diberikan. Dalam keterangannya, ia tidak merinci penyebab perselisihan maupun bentuk sanksi yang akan dijatuhkan.
BGN telusuri peran pejabat yang berada di lokasi
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, mengatakan investigasi dilakukan untuk mendalami kronologi serta fakta-fakta yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Menurut penelusuran BGN, Kepala KPPG Bogor dan Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubbag TU) berada di kantor saat perselisihan terjadi.
Tysa menyebut pihak KPPG telah berupaya melerai kedua pegawai. Keterangan tersebut menjadi bagian dari penelusuran internal BGN terhadap apa yang terjadi di lokasi, termasuk bagaimana perselisihan itu berlangsung hingga muncul dugaan pencambukan.
BGN menegaskan kekerasan di lingkungan kerja tidak dapat dibenarkan. Tysa mengatakan lembaganya menaruh perhatian serius terhadap peristiwa tersebut dan akan menangani dugaan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
“Setiap bentuk kekerasan tidak dapat dibenarkan dan harus ditangani secara serius sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Tysa.
Korwil SPPG Purwakarta akan menjalani sidang etik
Kepala Biro SDMO BGN, Rahman, mengatakan hasil investigasi menjadi dasar tindak lanjut terhadap Korwil SPPG Purwakarta. Pegawai tersebut akan menjalani penanganan melalui sidang etik kepegawaian di Biro SDMO BGN Pusat.
“Sebagai tindak lanjut atas hasil investigasi, posisi yang bersangkutan sebagai Koordinator Wilayah Purwakarta akan dilakukan penanganan melalui sidang etik kepegawaian di Biro SDMO BGN Pusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Rahman dalam keterangannya, Sabtu, 17 Oktober 2026.
Rahman menyatakan proses internal itu ditujukan agar dugaan pelanggaran ditangani secara proporsional dan berdasarkan hasil pemeriksaan. BGN juga mengaitkan penegakan aturan tersebut dengan upaya menjaga profesionalisme, kedisiplinan, dan integritas personel yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
BGN mengingatkan seluruh personel pelaksana MBG agar menjaga sikap profesional, menaati ketentuan kepegawaian, dan menjunjung etika saat bekerja. Perselisihan antarindividu, menurut lembaga itu, tidak boleh diselesaikan dengan kekerasan, terlebih di lingkungan kerja.
Sidang etik menjadi tahap berikutnya dalam penanganan internal atas kasus ini. BGN menyatakan proses tersebut harus berpijak pada hasil pemeriksaan, sementara pemicu insiden masih didalami. Perkembangan penyelidikan dan keputusan sidang etik akan menentukan tindak lanjut terhadap pegawai yang diduga terlibat.
