Harga telur di tingkat peternak sempat merosot hingga Rp 21.000 per kilogram, sementara harga yang dibayar konsumen justru meningkat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut ketimpangan itu sebagai anomali dan meminta Bareskrim Polri memberi perhatian pada persoalan tersebut.
Amran menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (27/10/2026). Ia menilai penurunan harga di peternak semestinya diikuti harga yang lebih rendah bagi konsumen. Namun, kondisi yang terjadi berlawanan dan turut berkaitan dengan inflasi.
Pasokan melimpah, harga di kandang melemah
Menurut Amran, produksi telur sedang berlebih. Surplus itu menekan harga yang diterima peternak, meski pemerintah telah mendorong penyerapan melalui sejumlah jalur. Ia mengungkapkan kondisi tersebut juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna Dua Tahun Pemerintah.
Dalam laporannya kepada presiden, Amran menyebut harga telur di tingkat peternak jatuh sampai Rp 21.000 per kilogram. Pada saat yang sama, harga di tingkat konsumen tidak ikut turun. Ia menegaskan ketidaksesuaian harga tersebut perlu ditelusuri, bukan hanya dilihat sebagai dampak dari banyaknya pasokan.
“Harga di peternak turun, harga di konsumen naik, terjadi inflasi,” ujar Amran, seperti dikutip detikFinance. Ia mengatakan pemerintah akan mencari pihak yang dinilai bertanggung jawab atas anomali tersebut.
Penyerapan program dan ekspor belum cukup
Kementerian Pertanian, kata Amran, telah meminta Badan Gizi Nasional meningkatkan konsumsi telur untuk program Makan Bergizi Gratis. Usulan yang disampaikan adalah menaikkan frekuensi penyajian telur, yang biasanya satu kali dalam sepekan, menjadi dua hingga tiga kali.
Pemerintah juga mengoordinasikan ekspor telur dari peternak. Kedua upaya itu ditujukan untuk membantu menyerap produksi yang berlimpah. Namun, menurut Amran, tambahan permintaan dari program tersebut dan ekspor belum mengangkat harga di tingkat peternak karena pasokan masih besar.
Angka Rp 21.000 per kilogram yang disampaikan Amran merujuk pada harga di tingkat peternak. Dalam keterangan yang diberitakan detikFinance, ia tidak menyebut angka harga konsumen ataupun merinci selisih di antara kedua tingkat harga. Karena itu, besarnya kenaikan yang dirasakan pembeli tidak dapat dihitung dari paparan tersebut.
Bareskrim diminta memberi perhatian
Amran menjelaskan, kejanggalan harga itu terdeteksi dalam rapat perkembangan inflasi yang digelar setiap pekan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Setelah menemukan kondisi ketika harga peternak turun tetapi harga konsumen naik, ia meminta Bareskrim Polri memberi atensi.
Ia juga menyatakan pemerintah akan mengejar pihak yang diduga menyebabkan keadaan tersebut. Namun, keterangan yang disampaikan belum memuat identitas pelaku maupun rincian langkah penyelidikan. Amran mengaitkan rencana penindakan itu dengan pengalaman pemerintah menangani perkara beras fortifikasi yang tidak sesuai label dan standar mutu.
Dalam kasus beras tersebut, Kementerian Pertanian bersama Bareskrim mengungkap peredaran produk yang klaimnya tidak sesuai. Pemerintah mengumumkan 25 merek beras fortifikasi yang dinilai tak memenuhi standar, lalu mencabut izin edarnya. Amran menyebut penanganan kasus itu sebagai contoh bahwa pemerintah dapat menindak pelanggaran di sektor pangan.
Pemerintah masih menghadapi surplus telur
Persoalan yang dihadapi pemerintah kini mencakup dua sisi rantai pasok: harga yang diterima peternak dan harga yang dibayar konsumen. Penyerapan tambahan melalui program makan bergizi serta ekspor telah ditempuh, tetapi Amran menyatakan produksi yang melimpah masih membuat harga di tingkat peternak tertekan.
Langkah berikutnya yang disampaikan Amran adalah menelusuri pihak yang dianggap berada di balik perbedaan harga tersebut. Ia belum merinci hasil penelusuran atau tindakan spesifik yang akan dilakukan Bareskrim. Sementara itu, permintaan agar penyerapan telur ditingkatkan dan koordinasi ekspor menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadapi kelebihan pasokan.
