Penawaran investor dalam lelang Surat Utang Negara (SUN) pada 27 Oktober 2026 turun tajam, sementara imbal hasil yang harus ditawarkan pemerintah justru meningkat. Pemerintah menyerap Rp20,65 triliun, lebih rendah daripada target indikatif Rp30 triliun. Untuk SUN dengan sisa tenor sekitar 10 tahun, yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan mencapai 7,54 persen.
Data tersebut menggambarkan dua tekanan dalam pembiayaan melalui surat utang: minat investor yang melemah dan biaya penerbitan yang naik. CNBC Indonesia melaporkan, jumlah penawaran yang masuk dalam lelang terbaru hanya Rp31,09 triliun. Nilai itu menjadi yang terendah sejak 26 November 2024.
Serapan pemerintah juga menyusut dibandingkan lelang sebelumnya. Pada 13 Oktober, pemerintah memenangkan penawaran senilai Rp35 triliun, sedangkan jumlah bids yang masuk ketika itu mencapai Rp64,85 triliun.
Penawaran anjlok dibandingkan rata-rata tahun ini
Jumlah penawaran pada lelang 27 Oktober turun sekitar 52,1 persen dari dua pekan sebelumnya. Dibandingkan rata-rata penawaran SUN sepanjang 2026 hingga tanggal tersebut, nilainya juga lebih rendah sekitar 50,6 persen. Rata-rata bids tahun ini tercatat Rp62,96 triliun.
Perbandingan dengan tahun lalu memperlihatkan perubahan yang lebih tajam. Pada 12 Agustus 2025, penawaran investor sempat mencapai Rp162,23 triliun. Dalam lelang terbaru, nilainya bahkan tidak mencapai seperlima dari angka itu.
Penurunan minat tersebut tidak berarti seluruh surat utang yang ditawarkan gagal terserap. Pemerintah tetap memenangkan Rp20,65 triliun dari lelang, tetapi angka itu berada di bawah target indikatif. ANTARA juga melaporkan pemerintah menyerap Rp20,65 triliun dari lelang SUN pekan tersebut.
SUN digunakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Karena itu, perubahan jumlah penawaran dan nilai yang dimenangkan menjadi penting untuk dicermati, terutama ketika pemerintah mengandalkan penerbitan surat utang sebagai salah satu sumber pembiayaan.
Yield naik 30 basis poin dalam dua pekan
Tekanan biaya terlihat pada seri FR0111, yang memiliki sisa tenor sekitar 10 tahun. Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan untuk seri tersebut mencapai 7,54 persen pada lelang 27 Oktober. Pada lelang 13 Oktober, angkanya masih 7,24 persen.
Dengan demikian, imbal hasil yang dimenangkan naik 30 basis poin dalam dua pekan. Kenaikan itu membawa yield lelang SUN berjangka sekitar 10 tahun ke tingkat tertinggi dalam hampir empat tahun. Angka yang lebih tinggi terakhir tercatat pada 8 November 2022, yakni 7,61 persen.
Perubahannya lebih besar jika dibandingkan dengan awal tahun. Pada lelang 6 Januari 2026, yield rata-rata tertimbang untuk surat utang pemerintah dengan tenor sebanding berada di 6,079 persen. Sepanjang tahun berjalan, kenaikannya mencapai sekitar 147 basis poin. Perbandingan tersebut menggunakan obligasi dengan tenor sekitar 10 tahun yang tersedia pada masing-masing periode lelang.
Yield adalah tingkat imbal hasil yang diminta investor, sedangkan kupon merupakan pembayaran bunga yang ditetapkan pada surat utang. Dalam hasil lelang ini, angka 7,54 persen merujuk pada yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan untuk FR0111, bukan angka kupon. Perbedaan istilah itu penting saat membaca besaran biaya yang tercermin dari lelang.
Biaya utang baru perlu dicermati
Yield yang lebih tinggi berarti pemerintah berpotensi menanggung biaya pembiayaan yang lebih mahal saat menerbitkan utang baru pada tingkat tersebut. Besarnya dampak terhadap anggaran akan bergantung pada penerbitan berikutnya dan kondisi lelang, sehingga kenaikan dalam satu lelang belum dengan sendirinya menjelaskan biaya keseluruhan utang pemerintah.
Namun, kombinasi bids yang merosot dan yield yang meningkat menjadi sinyal yang perlu diperhatikan dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan. Pada lelang terbaru, penawaran masuk hanya Rp31,09 triliun, sementara pemerintah memutuskan menyerap Rp20,65 triliun, di bawah target indikatif Rp30 triliun.
Perkembangan lelang berikutnya akan memperlihatkan apakah penurunan penawaran dan kenaikan yield ini berlanjut. Data tersebut juga akan menjadi petunjuk bagi pemerintah dalam menentukan besaran surat utang yang diserap dan biaya yang harus diterima untuk memperoleh pembiayaan.
