Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid belum hadir di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Kamis siang, 15 Oktober 2026. Ia dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan kementerian yang dipimpinnya.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan Nusron masih terjadwal pada hari itu. Hingga siang, penyidik masih menunggu kedatangannya dan belum menerima konfirmasi apakah Nusron akan memenuhi panggilan atau tidak.
“Sampai dengan siang ini, yang bersangkutan belum hadir,” kata Budi kepada wartawan, Kamis. Ia menyampaikan penyidik tetap menunggu di Gedung Merah Putih KPK.
KPK menunggu kehadiran Nusron sebagai saksi
Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk melengkapi berkas perkara para tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) serta penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN. KPK belum menyampaikan keterangan mengenai materi yang akan ditanyakan kepada Nusron.
Budi menyebut belum ada informasi yang diterima penyidik, baik terkait rencana kehadiran maupun ketidakhadiran Nusron. Meski demikian, ia mengatakan KPK meyakini saksi itu akan memenuhi pemeriksaan dalam penjadwalan ulang hari tersebut.
“Oleh karena itu, kami meyakini saksi akan hadir dalam penjadwalan ulang pemeriksaan hari ini,” ujar Budi. Pernyataan itu disampaikan saat Nusron belum tampak di kantor KPK hingga waktu siang.
Pemanggilan pada Kamis tersebut merupakan panggilan kedua bagi Nusron. Pada pekan sebelumnya, ia juga tidak hadir dalam panggilan pemeriksaan. Keterangan KPK yang tersedia hingga siang hari belum menjelaskan alasan ketidakhadirannya pada pemeriksaan sebelumnya maupun apakah Nusron telah memberikan penjelasan kepada penyidik.
Delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka
Dalam perkara yang sama, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Penyidikan berkaitan dengan dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk dan penerimaan lain di lingkungan ATR/BPN.
Delapan tersangka itu adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung; politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq; mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto; serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi.
Empat nama lainnya ialah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, serta Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi. Penetapan status tersangka tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang sedang berjalan; pemeriksaan terhadap Nusron sendiri dijadwalkan dalam kapasitasnya sebagai saksi.
KPK menyebut Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid. Keterangan itu menjadi bagian dari informasi yang disampaikan lembaga antirasuah mengenai para pihak dalam perkara, tetapi belum dengan sendirinya menjelaskan keterlibatan Nusron dalam dugaan tindak pidana.
Pemeriksaan dijadwalkan ulang setelah panggilan sebelumnya
Dengan belum hadirnya Nusron sampai Kamis siang, perhatian tertuju pada apakah ia akan datang pada sisa waktu pemeriksaan atau memberi keterangan kepada penyidik mengenai ketidakhadirannya. Hingga saat itu, KPK belum mendapatkan konfirmasi dari pihak Nusron.
Pemeriksaan saksi menjadi salah satu agenda penyidik untuk melengkapi berkas perkara para tersangka. KPK belum merinci apakah pemeriksaan Nusron akan kembali dijadwalkan apabila ia tidak datang pada panggilan kali ini.
Perkembangan berikutnya bergantung pada pemenuhan panggilan dan keterangan yang dapat dihimpun penyidik. KPK masih menunggu Nusron di Gedung Merah Putih, sementara statusnya dalam pemeriksaan yang dijadwalkan itu tetap sebagai saksi.
