Partai Yisrael Beiteinu mengajukan rancangan undang-undang yang akan membatasi masa jabatan perdana menteri Israel hingga delapan tahun. Jika disahkan, aturan itu dapat mengubah posisi Benjamin Netanyahu, yang telah memimpin pemerintahan Israel selama lebih dari 19 tahun.
Usulan tersebut juga mencakup mekanisme untuk mengakhiri masa jabatan seorang perdana menteri yang diduga melakukan pelanggaran serius dengan unsur “kemerosotan moral”. RUU itu turut mengatur agar anggota Knesset yang didakwa atas pelanggaran serius tidak dapat membentuk pemerintahan.
Belum ada jadwal pemungutan suara. Karena itu, proposal tersebut masih jauh dari menjadi aturan yang berlaku.
Batas delapan tahun dan perkara hukum pemimpin
Yisrael Beiteinu, partai yang dipimpin Avigdor Lieberman, mengajukan proposal itu ke parlemen Israel. Ketua fraksi partai tersebut, Oded Forer, mengatakan masa delapan tahun cukup bagi seorang pemimpin untuk menjalankan pemerintahan. Ia juga menilai urusan hukum pribadi seorang perdana menteri semestinya tidak bercampur dengan pengelolaan negara.
Dalam pernyataan yang dikutip CNN Indonesia, Forer menyampaikan: “Delapan tahun tentu saja waktu yang cukup untuk memimpin negara. Negara Israel seharusnya tidak sampai pada situasi di mana urusan hukum pribadi pemimpinnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan negara.”
Gagasan pembatasan itu relevan bagi Netanyahu. Ia sedang menjalani persidangan dalam perkara korupsi, tetapi hukum Israel saat ini tidak menetapkan batas waktu bagi seorang perdana menteri untuk berkuasa. Aturan yang ada juga tidak mewajibkan seorang PM mundur hanya karena menghadapi dakwaan.
Netanyahu pertama kali menjabat pada 1996 dan memimpin hingga 1999. Setelah jeda sekitar satu dekade, ia kembali menjadi perdana menteri pada 2009 dan bertahan sampai 2021. Ia kembali memegang jabatan itu pada Desember 2022. Rangkaian masa tugas tersebut menjadikannya perdana menteri dengan masa jabatan terpanjang dalam sejarah Israel, menurut laporan CNN Indonesia.
Usulan dikaitkan dengan pembaruan politik
Yisrael Beiteinu telah berkoordinasi dengan partai-partai Zionis lain mengenai proposal tersebut. IDN Times melaporkan Lieberman menyebut gagasan pembatasan masa jabatan sebagai usulan partai-partai oposisi di Knesset. Tujuannya, menurut laporan itu, agar kekuasaan tidak terus terkonsentrasi pada satu orang dan pergantian kepemimpinan dapat berlangsung secara berkala.
Namun, rincian dukungan politik terhadap RUU itu belum menjamin jumlah suara yang cukup untuk meloloskannya. CNN Indonesia melaporkan belum ada tanggal yang ditetapkan untuk pemungutan suara. Dengan demikian, nasib proposal masih bergantung pada pembahasan dan dukungan anggota parlemen.
Ketentuan mengenai dugaan pelanggaran juga menambah dimensi lain pada rancangan tersebut. Usulan itu tidak hanya membatasi berapa lama seorang PM dapat menjabat, tetapi juga membuka kemungkinan berakhirnya masa jabatan ketika muncul dugaan pelanggaran yang masuk kategori tertentu. Sementara itu, larangan bagi anggota Knesset yang didakwa atas pelanggaran serius untuk membentuk pemerintahan menyasar tahap pembentukan kabinet.
Rancangan itu belum menentukan siapa yang bersalah dalam perkara tertentu. Forer menegaskan, menurut laporan IDN Times, bahwa aturan yang diusulkan dimaksudkan untuk menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi dan berlaku tanpa membedakan nama maupun afiliasi partai. Pernyataan itu menjadi dasar argumen partainya, bukan putusan hukum atas kasus Netanyahu.
RUU masih menunggu proses di Knesset
Perjalanan legislasi masih panjang. IDN Times melaporkan bahwa apabila memperoleh dukungan mayoritas dalam pemungutan suara, RUU tersebut tetap harus melewati tiga tahap peninjauan tambahan dan prosedur legislasi sebelum dapat menjadi undang-undang. Belum ada kepastian kapan tahap awal itu akan berlangsung.
Untuk saat ini, aturan lama tetap berlaku: Israel tidak membatasi masa jabatan perdana menteri dan tidak mewajibkan PM mundur ketika didakwa. Perubahan hanya dapat terjadi jika proposal Yisrael Beiteinu mendapat dukungan parlemen dan menuntaskan seluruh proses legislasi.
