Skip to content

Sherly Tjoanda Laos: Dari Bisnis ke Puncak Pemerintahan

Sherly Tjoanda Laos menapaki jalan dari dunia usaha menuju kursi Gubernur Maluku Utara untuk periode 2025–2030. Perempuan pertama yang memimpin provinsi itu kini menghadapi tanggung jawab yang jauh berbeda dari mengelola perusahaan: merumuskan kebijakan pembangunan dan memastikan pelayanan publik menjangkau masyarakat.

Peralihannya ke panggung politik berlangsung setelah tragedi yang menimpa keluarganya. Benny Laos, suaminya yang saat itu menjadi calon gubernur, meninggal dalam kecelakaan kapal pada Oktober 2024. Sherly kemudian maju dalam Pilkada Maluku Utara bersama Sarbin Sehe dan terpilih sebagai gubernur.

Dari pendidikan bisnis ke pengalaman usaha

Sherly lahir di Ambon pada 8 Agustus 1982. Ia menempuh pendidikan di Universitas Kristen Petra, Surabaya, dengan bidang International Business Management. Setelah itu, ia melanjutkan studi melalui program gelar ganda di Inholland University, Belanda.

Bekal pendidikan tersebut sejalan dengan keterlibatannya di dunia usaha sebelum menjabat kepala daerah. Sherly diketahui turut mengelola perusahaan yang bergerak di sejumlah sektor, termasuk perhotelan dan usaha lain yang terkait dengan kegiatan ekonomi di Maluku Utara.

Bela Group menjadi salah satu perusahaan yang dikaitkan dengan perjalanan bisnis keluarga. Pengalaman itu membentuk bagian penting dari profil Sherly, meski perannya dalam pemerintahan kini menuntut pendekatan yang berbeda dari pengelolaan usaha.

Di sektor swasta, keputusan berkaitan dengan keberlangsungan perusahaan dan kegiatan ekonomi. Sebagai gubernur, kebijakan harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas. Transparansi dan akuntabilitas menjadi tuntutan, terutama ketika keputusan pemerintah berpengaruh pada layanan publik dan arah pembangunan daerah.

Tragedi yang mengubah arah perjalanan politik

Pada 12 Oktober 2024, kapal cepat Bela 72 mengalami kebakaran dan ledakan di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu. Benny Laos meninggal dalam peristiwa itu. Saat kejadian, ia tengah mengikuti kontestasi Pilkada Maluku Utara sebagai calon gubernur.

Sherly juga menjadi korban dalam insiden tersebut. Kejadian itu menjadi pukulan bagi keluarga sekaligus titik balik perjalanan politik yang sebelumnya dijalani bersama Benny. Dari posisi sebagai pengusaha dan pendamping perjalanan politik suaminya, Sherly kemudian mengambil peran langsung dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.

Ia maju berpasangan dengan Sarbin Sehe. Pasangan tersebut akhirnya terpilih, mengantarkan Sherly ke jabatan gubernur untuk masa pemerintahan 2025–2030. Perjalanan itu tidak mengikuti jalur karier politik yang lazim dimulai sejak awal melalui jabatan-jabatan partai atau pemerintahan, sebagaimana digambarkan dalam sumber.

Sorotan kekayaan dan tuntutan keterbukaan

Latar belakang bisnis Sherly ikut memunculkan perhatian terhadap aset dan kekayaannya. Judul pemberitaan yang menjadi bahan penulisan menyebut angka hampir Rp1 triliun, tetapi materi sumber yang tersedia tidak memuat rincian nilai, daftar aset, ataupun dokumen yang menjadi dasar angka tersebut. Karena itu, angka tersebut belum dapat dijelaskan lebih jauh berdasarkan informasi yang disediakan.

Di tengah sorotan publik, pengalaman sebagai pengusaha dan posisi sebagai kepala daerah merupakan dua hal yang perlu dibaca secara terpisah. Rekam jejak bisnis dapat memberi gambaran tentang perjalanan kariernya, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan kebijakan yang akan diambil atau hasil pemerintahannya.

Publikasi informasi kekayaan dan pengelolaan pemerintahan yang terbuka menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Namun, penilaian terhadap kinerja Sherly pada akhirnya akan bertumpu pada kebijakan, pelayanan, dan hasil pembangunan yang dirasakan warga Maluku Utara.

Tantangan memimpin Maluku Utara

Perjalanan Sherly mempertemukan pengalaman dunia usaha, tragedi keluarga, dan mandat politik dalam waktu yang berdekatan. Latar belakangnya memberi warna tersendiri pada kepemimpinan, tetapi jabatan gubernur membawa tanggung jawab yang tidak dapat diukur hanya dari riwayat karier atau perhatian terhadap harta.

Periode 2025–2030 akan menjadi ruang bagi Sherly untuk menunjukkan bagaimana pengalaman mengelola usaha diterjemahkan menjadi tata kelola pemerintahan yang berpihak pada masyarakat. Bagi warga, ukuran utamanya tetap konkret: kebijakan yang transparan, pelayanan publik yang berjalan, dan pembangunan yang menjawab kebutuhan daerah.

Wartaone